PANDEGLANG – Tenaga kerja kontrak (TKK) di Pemkab Pandeglang mendapaktkan jaminan kesehatan setelah Pemkab Pandeglang memasukkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini di aula Setda Pemkab Pandeglang.
“Dengan adanya penandatanganan ini, kami selaku Pemkab Pandeglang sangat mengapresiasi program JKN-Kis yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Karena dengan adanya sinergi tersebut kami merasa terbantu untuk memperhatikan kesehatan masyarakat khususnya para Tenaga Kerja Kontrak yang ada di Pemkab Pandeglang,” kata Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita, Senin (30/1).
Dalam kerja sama ini, terdaftar 1.620 TKK. Sebanyak 860 peserta sudah masuk BPJS Kesehatan, sehingga mulai Februari status kepesertaan mereka sudah aktif dan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu JKN Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)
Kepala Departemen Kepesertaan dan Pemasaran Regional XIII BPJS Kesehatan Ichwansyah Gani mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya mempercepat rekrutmen peserta dan mobilisasi peran strategis kelembagaan pemerintah agar masyarakat sadar akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan agar cakupan target pada tahun 2019 tercapai.
“Pandeglang ini merupakan pemerintah kabupaten pertama, bahkan Pemprov saja belum (TKK Pemprov Banten masuk BPJS Kesehatan-red),” ungkapnya.
Dari penduduk di Provinsi Banten sekira 10,89 juta, sebanyak 7,2 juta jiwa sudah masuk program JKN-KIS. Jumlah ini dinilai sudah melampaui target cakupan kepesertaan di suatu wilayah. (Wirda)
