SERANG – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak berakhir tahun 2016. Namun, tidak semua prioritas pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang masuk dalam Perda Nomor 2 terealisasi. Agar prioritas pembangunan infrastruktur bisa dipercepat, DPRD Banten tahun ini menggagas perda baru tentang percepatan pembangunan khusus infrastruktur jalan provinsi.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku, rencana membentuk perda baru tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan ‎provinsi sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2017. “Dewan memandang perlu adanya perda baru tentang percepatan pembangunan khusus Infrastuktur jalan, mengingat infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Insya Allah, draf raperda-nya tahun ini kita bahas bersama Pemprov‎ Banten,” kata Asep kepada Radar Banten, Minggu (5/2).

Asep menuturkan, dari enam ruas jalan yang masuk prioritas pembangunan infrastruktur jalan provinsi sesuai amanat Perda Nomor 2 Tahun 2012, dua ruas jalan pembangunannya terkendala pembebasan lahan. “Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang terkendala pembebasan lahan, yaitu ruas Jalan Pakupatan-Palima sepanjang 10,30 kilometer dan ruas Jalan KH Hasyim Ashari sepanjang 10,45 kilometer‎,” ungkap politikus PDI Perjuangan ini.

‎Sementara itu, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina membenarkan bahwa pimpinan DPRD Banten secara informal telah menyampaikan gagasannya terkait pembentukan perda baru tentang percepatan pembangunan infrastruktur. “Apa dan bagaimana terhadap perjalanan perda baru itu sepenuhnya dilakukan oleh DPRD. Tentunya saat proses penyusunan naskah akademiknya, pasti akan mengundang OPD yang relevan. Dalam hal ini pasti Dinas PUPR,” katanya.

Secara teknis, lanjut Hudaya, pembahasan setelah menjadi raperda pun pasti akan dimatangkan oleh dinas terkait. “Tapi, saya sih menyarankan sebenarnya lebih baik menunggu gubernur terpilih nanti karena kebijakan tersebut akan diselaraskan dengan penjabaran visi misi gubernur terpilih. Namun, DPRD sendiri memiliki kewenangan untuk inisiasi perda baru ini,” jelasnya.

Hudaya menambahkan, RPJMD Provinsi Banten tahun 2010-2030 juga ditetapkan dengan perda. “Menurut saya, tinggal konsisten saja sebab kadang kala banyak sering terjadi inkonsisten dalam pelaksanaan RPJMD. Artinya jika masalah infrastruktur jalan itu menjadi prioritas, tinggal pastikan saja sebab Perda No 2/2012 juga ternyata tidak mencapai target,” ungkapnya.

Sebelumnya, ‎Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Toni Fathoni Mukson mengatakan, dibutuhkannya perda baru bertujuan untuk mempercepat dan menuntaskan pembangunan infrastruktur di Banten. “Perda sangat efektif untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur. Jadi, tahun 2017 ini perda tersebut harus segera kembali dibentuk,” katanya.

Toni menuturkan, sisa pembangunan jalan yang tidak dapat diselesaikan sesuai amanat Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak, yaitu pelebaran jalan KH Hasyim Ashari, Kota Tangerang. “Jadi, kemungkinan akan ada perubahan konstruksi pelaksanaan di Jalan KH Hasyim Ashari karena jika dipaksakan pembebasan lahan sangatlah mahal. Informasinya hingga Rp10 juta per meter,” jelasnya.

Adapun rencana yang akan masuk dalam perda tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan penganggaran tahun jamak mendatang, kata Toni, yaitu Jalan Mengger-Mandalawangi-Caringin, Ciomas-Mandalawangi, Legok, Tanjung Lesung-Sumur, Gunung Sari, dan lainnya. “Kita akan mencoba dorong beberapa jalan itu untuk masuk dalam perda,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Toni, Pemprov Banten juga akan membuka dan melebarkan jalan lainnya seperti Jalan Palima-Pelamunan yang hitungannya akan menghabiskan anggaran hingga Rp200 miliar. Kemudian kami juga akan mendorong jalur menuju Kasemen karena jalan yang ada saat ini sudah padat,” jelas Toni. (Deni S/Radar Banten)