SERANG – Masyarakat mendukung langkah penghentian aktivitas anak perusahaan Mayora Group, PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ). Penghentian ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang atas nama Erwan Kurtubi Nomor 0454/1669-BPPT/ 2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT TFJ.
Tokoh masyarakat Baros, Kabupaten Serang, Oni Sahroni mengatakan, masyarakat mendukung penghentian aktivitas PT TFJ yang diduga melanggar hukum. Apalagi, masyarakat telah melakukan penolakan aktivitas perusahaan yang telah merusak lingkungan. “Kami mendukung proses investigasi dan penghentian Mayora. Surat penghentian investasinya juga sudah ada,” katanya kepada Radar Banten saat ditemui di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fathaniyah, Kota Serang, Selasa (14/2).
Didampingi Pimpinan Ponpes Al-Fathaniyah Matin Syarkowi dan Tokoh Masyarakat Cadasari Ujang Gozali, Oni mengatakan, meski mendukung penghentian tersebut, semua harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Tapi kita tidak ingin ada gejolak lagi sehingga yang ada malah masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Senada dikatakan Ujang. Menurutnya, proses penghentian dilakukan dengan dasar SK Bupati Pandeglang pada masa dijabat Erwan Kurtubi. “Kita bukan menolak investasi, tapi kita ingin investasi tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan,” katanya.
Terkait isu penangkapan terhadap ulama pasca bentrokan di lokasi perusahan, Senin (6/2), keduanya membantah. “Itu soal penangkapan kita ingin klarifikasi, tidak ada penangkapan dari polisi. Yang ada warga menyerahkan diri,” kata Oni dan Ujang.
Keduanya berharap, kejadian demonstrasi yang berujung pada perusakan dan pelanggaran terhadap hukum tidak kembali terulang. “Kita mengimbau agar masyarakat jangan terprovokasi. Biarkan berjalan sesuai aturan yang ada, karena kita semua taat hukum. Kita tidak ingin dibenturkan dengan aparat kepolisian sehingga isu kita mengawal penolakan terhadap Mayora malah hilang,” ujar Oni.
Mereka juga mendukung langkah Pemprov Banten yang mengambil jalan membentuk tim investigasi independen untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, pihaknya tidak ingin ada lagi bentrok antara warga dan aparat keamanan. “Kita maunya masalah ini cepat selesai dan Pemprov sudah bentuk tim. Jadi ini yang akan kita dorong,” timpal Ujang.
Sebelumnya, Selasa (14/2) diberitakan, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Aliansi Tolak Privatisasi Air (ATPA) mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang agar mengambil kebijakan menghentikan aktivitas anak perusahan Mayora Group, PT TFJ. Mereka juga menolak privatisasi air yang dilakukan perusahaan tersebut. KNPA dan ATPA menilai aktivitas yang dilakukan PT TFJ berpotensi merusak lingkungan. Apalagi lokasi yang dijadikan perusahan merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki mata air yang harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Perda RTRW Pandeglang. (Supriyono/Radar Banten)
