MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku berdasarkan info yang diterimanya, sampai hari dilangsungkannya Pilkada serentak di 101 daerah, belum ada laporan serangan fajar. Dia menilai efektif upaya pemerintah mendesain aturan di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentang politik uang, untuk memangkas praktik suap dalam menggalang suara.
Serangan fajar dikenal sebagai kode bagi pelaku politik uang membagi dana kepada masyarakat, tujuannya yakni untuk memilih pasangan calon tertentu. Mendagri mengklaim akibat aturan yang ketat, maka praktik kuno itu perlahan ditinggalkan sehingga laporan mengenai hal itu dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri di 101 daerah peserta Pilkada tidak ada.
Seperti diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Kemendagri dikirim ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi. Mereka berkoordinasi dengan unsur pengawas Pilkada di masing-masing wilayah kerja dan melaporkan perkembangan situasi kepada Mendagri melalui percakapan video.
Tjahjo melihat dengan cara tersebut perubahan situasi bisa diamati secara detail dari waktu ke waktu, sehingga jika terjadi gejolak langsung bisa diatasi.
Meski demikian, Mantan Sekjen PDIP ini melihat bukan tidak ada praktik kecurangan. ”Kalau seandainya ada politik uang, akan sangat tertutup sekali. Karena kalau kena, baik yang menerima dan memberi akan kena sanksi,” sebut Tjahjo. (adn/yuz/JPG)
