SERANG – Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Teguh Purwanto mengajak seluruh jajaran untuk fokus pada target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2017.
Target tersebut fokus mempercepat dan perluasan cakupan kepesertaan tenaga kerja penerima upah (tenaga kerja formal) dan tenaga kerja bukan penerima upah dari 634.973 tenaga kerja menjadi 782.574 tenaga pada 31 Desember 2017.
“Selain itu, kami fokus pada pembayaran iuran tepat waktu dari 60% menjadi 90% minimal. Kakanwil juga menekankan seluruh jajaran Kanwil Banten untuk terus melakukan inovasi dalam mengejar target yang sudah ditetapkan,” ujar Teguh melalui siaran pers, Sabtu (18/2), terkait hasil rapat koordinasi daerah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten di Cirebon Hotel,16-18 Februari 2017. Rakor diikuti para kepala cabang, kepala bidang pemasaran, kepala bidang keuangan dan jaminan,
Teguh kembali menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus berprestasi dengan menjadi jawara juara nasional tahun 2017.
Kepala Pemasaran Wilayah Didin Haryono mengungkapkan, apa yang disampaikan Kakanwil Banten wajib dilaksanakan. Apalagi strategi yang disampaikan itu untuk mencapai target yang cukup besar. Misalnya, pertama perlunya sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat umum dan masyarakat pekerja. Kedua, melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai mitra strategis, Pemprov Banten, pemkab/pemkot di Banten, Apindo, Kadin, serikat pekerja dan buruh, tokoh masyarakat, MUI, ormas keagamaan, dan organisasi kemahasiswaan dan organisasi pelajar di wilyah Banten.
“Selain kolaborasi, juga perlu adanya penegakan hukum bagi para pengusaha dan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan strategi ini kami sudah kerja sama dengan Kejari, Kejati, KPKNL, Kemenaker, kepolisian dan lembaga hukum lainnya,” jelasnya.
Jika perusahaan, lembaga, dan yayasan yang sudah memiliki karyawan setelah dilakukan pendekatan secara persuasif masih juga membandel, kata Didin, terpaksa akan diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian.
Didin berharap seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) alias tabungan pekerja, dan jaminan pensiun (JP).
“Untuk menjadi peserta sangat mudah dan murah. Khusus pekerja informal, petani, nelayan, guru ngaji, ustad, kiyai, marbot masjid dan perusahaan mikro cukup membayar Rp16.800 untuk dua program yaitu ikut JKK dan JKM. Murah kan? Saya yakin semua kita di Banten bisa dan mampu untuk itu,” ujarnya.
Manfaat yang diperoleh, lanjut Didin, Terlebih, mendapatkan biaya pengobatan dan perawatan jika terjadi kecelakaan, jaminan kematian minimal Rp48 juta plus bantuan beasiswa Rp12 juta, dan bantuan berkala Rp200 ribu setiap bulan selama 2 tahun. (Aas)
