SERANG – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten mendukung pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap PT Freeport Indonesia. Bagi GP Ansor, Freeport merupakan bentuk neokolonialisme baru yang dapat meruntuhkan kedaulatan NKRI dan merugikan rakyat.
Demikian diungkapkan Ketua GP Ansor Banten Ahmad Nuri saat jumpa pers di Sekretariat GP Ansor Banten, kompleks Ciceri Permai, Kota Serang, Sabtu (25/2).
“PW GP Ansor Banten mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang juga diakui secara sah dan meyakinkan oleh hukum internasional terkait penguasaan maupun pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Menurutnya, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh perusahan asing bernama Freeport. Mereka menguasai sumber daya alam.
“Sudah jelas pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Regulasi yang ada, lanjut dia, memberikan proteksi atas kehendak negara, sebagaimana tertuang dalam PP No 1 Tahun 2017 yang mengubah Pasal 97 PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga saham paling sedikit 51 persen dimiliki Indonesia.
“Kami juga mendesak Menteri ESDM agar tetap berani, konsisten dan teguh berpegang pada amanat konstitusi seperti tegas dinyatakan dalam PP Nomor 1 Tahun 2017, termasuk tidak mudah tunduk pada desakan siapapun, termasuk dari PT FI maupun pihak-pihak di belakang PT FI,”katanya.
Pihaknya siap bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Freeport berjalan dengan baik.
Seperti diketahui, Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional. Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK). (Wirda)
