SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk memerhatikan kemacetan yang semakin hari semakin menjadi di ibukota ini. Mestinya, sebagai ibukota, Kota Serang harus menjadi contoh bagi kota lainnya di Banten.
Wakil Walikota Serang Sulhi mengakui jika kemacetan di Kota Serang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi penyebab kemacetan, yaitu ruas jalan tidak seimbang dengan perkembangan transportasi, jalan-jalan yang sedang dibangun belum selesai, dan rekayasa lalu lintas yang belum diperbaharui. “Memang, jalan di Kota Serang menjadi kewenangan Pemkot, tetapi pergerakannya akan lebih cepat bila ada perhatian dari Pemprov,” ujar Sulhi, Rabu (1/3).
Lulusan Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta ini menjelaskan, upaya untuk meminimalkan kemacetan sementara ini pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas yang harus terus dicoba agar titik-titik kemacetan terurai. Ia juga menambahkan, di kota seharusnya satu jalur sehingga ruas-ruas yang tidak terpakai bisa termanfaatkan. “Itu hal yang dilakukan Pemkot untuk mengurai kemacetan saat ini,” katanya.
Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Haerunajaya menambahkan, di Kota Serang terdapat titik-titik kemacetan yang tersebar di wilayah perkotaan. Selain terjadi peningkatan pada jumlah kendaraan, kondisi jalan yang rusak dan sempit juga menjadi penyebab kemacetan. “Banyak titik-titik kemacetan. Kami terus berupaya meminimalkan penumpukan kendaraan,” katanya.
Ia mengatakan, titik-titik kemacetan itu antara lain Terowongan Kaligandu, Jalur Simpang Cilampang, Jalan Raya Petir-Serang, Jalan Jakarta-Serang di Pakupatan, Kebonjahe, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Amin Jasuta menuju Alun-alun Serang, dan sebagainya.
Sekretaris Dishub Kota Serang Wawan Hermawan mengakui, pelebaran jalan merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Oleh karena itu, ia membangun koordinasi dengan pihak terkait agar pelebaran jalan bisa dilakukan secepatnya. “Kalau penanganan sementara, kami paling melakukan koordinasi dengan forum lalu lintas untuk membahas persoalan ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Banten Sucipto mengatakan, telah menurunkan anggotanya pada jam masuk kerja yang seringkali menjadi waktu rawan macet. “Kita turunkan anggota pada titik rawan. Demikian juga jajaran polres dan polda. Kami mengkaji pengaturan jam masuk ASN, sekolah, dan swasta untuk jangka pendek,” katanya.
Menurutnya, jangka panjang yang perlu dilakukan untuk mengurai kemacetan adalah dengan memperlebar jalan-jalan yang sering menjadi titik kemacetan. “Jangka panjangnya tentu harus ada penambahan kapasitas jalan dan angkutan massal,” ujarnya.
Pembangunan jalan yang sedang berjalan belum tahu kejelasannya. Sebab, beberapa jalan yang ada di Kota Serang sudah dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Salah satunya jalan Kebonjahe-Kepandean yang biasanya menjadi titik kemacetan. “Sudah jadi jalan nasional,” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Robbi Cahyadi.
Kenaikan status tersebut secara otomotis membuat pembangunan dan perawatan jalan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Banten tidak lagi memiliki kewenangan untuk melanjutkan pembangunan jalan tersebut. (Fauzan D-Supriyono/Radar Banten)
