SERANG – Pemerntah Provinsi Banten terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelaporan keuangan Pemprov Banten. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten tentu mengacu pada aturan dan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten adalah menggelar Forum Pembahasan Rencana Kerja Pada BPKAD Banten hari ini yang dihadiri langsung oleh Sekd Banten Rant Soeharta.
Kepala BPKAD Banten Nandy Mulya S menjelaskan, untuk permudah pelaporan anggaran perjalanan dinas keluar, Pemprov Banten terapkan laporan berbasis teknologi atau elektrik surat perintah perintah perjalanan dinas (e-sppd).
Penerapan sistem ini sebagai tindak lanjut rencana aksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan keuangan daerah. “APBD kita ini 10,3 triliun, sedangkan aset 12,7 triliun. Dan untuk 10,3 triliun itu masuk dalam tata kelola fungsi pengelolaan keuangan,” katanya di sela-sela acara forum renja BPKAD di Hotel Arisu Kabupaten Serang, Selasa (7/3).
Menurutnya, penerapan e-sppd juga untuk mempermudah melihat alur mekanisme pencairan dan pelaporan anggaran perjalanan dinas. “Dari mata rantai alur keuangan pasti ada usulan dari SKPD, usulannya diverifikasi dilihat apakah anggarannya tersedia, sesuai dengan rencana dari SKPD yang dituangkan dalam ROK, kalau ketersediannya ada baru kita terbitkan SPPD,” katanya.
“Pada saat prosedur SPM sampai terbit SPPD dari segi uang di sini, kan kita sedang membuat e-sppd sehingga mana kalau pihak ketiga, SKPD, mau mencairkan di sana ada prosedur administrasi memalui BPKAD,” sambung mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang kini melebut menjadi BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah.
Dengan begitu, kata Nandy, sistem menjadi terpadu sehingga memudahkan dalam pelaporan. Bahkan, itu bisa mendeteksi jika ada pihak yang mencoba memainkannya atau berniat untuk menyelewengkan. “Nanti itu akan cukup pijit seperti toun screen saja di layar. Sekarang berkas di mana, dari sini ke mana. Jadi apa yang semua sudah by sistem,” katanya.
Sementara untuk pengeloaan aset, Nandy mengaku sedang terus melakukan pendataan aset. Khusunya yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah. Namun, karena aset tersebut tercatat di masing-masing OPD, maka pihaknya hanya membantu memfasilitasi percepatan sertifikasi nya. “Di sini kita ada 34 sertifikasi itu OPD mana, anggarannya ada dimana, kita bikinnkan MoU dengan BPN, kita failitasi agar lebih mudah,” katanya.
Sekda Banten Ranta Suharta menilai aset masih menjadi salah satu temuan dalam pemerikasan BPK. Karenanya, ia mewanti-wanti agar setiap OPD bisa melakukan pelaporan secara baik. “Selama itu masih kewajaran saya pikir tidak jadi soal. Dan ini semakin meningkat,” katanya.
Proses pendataan aset ini dilakukan untuk mengerjar target wajar tanpa pengecualian. “Makanya saya selalu tekankan untuk selalu ditingkatkan kinerja SKPD dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya,” imbau Ranta. (ADVERTORIAL/BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANTEN)
