SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengaku belum mengetahui terkait keterlibatannya sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Banten yang juga disebut dalam surat dakwaan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah Banten 2012 yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya belum baca suratnya, belum dakwaan juga kan. Kasus alkes itu baru dilimpahkan ke pengadilan dan belum inkrah,” katanya saat diwawancarai seusai acara bimbingan dan motivasi bagi pendamping dan operator Jamsosratu di Aula Gedung B Dinas Sosial Provinsi Banten, Kamis (9/3).
Masih kata dia, meskipun terdengar isu bahwa ada sejumlah PNS yang juga disebut dalam kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut, ia membantah jika disebutkannya sejumlah PNS tersebut akan dijadikan tersangka.
“Disebut itu belum tentu jadi tersangka lho, hanya disebut menerima, bukan mereka dijadikan tersangka, kan di BAP nya tidak disebutkan,” ujarnya.
Diketahui, Atut bersama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2014. Atut diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alkes dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkannya.
Sedangkan Wawan, pemilik PT Bali Pasific Pragama, sebagai perusahaan pemenang lelang, diduga menggelembungkan anggaran proyek ini. Khususnya untuk Atut, KPK juga menjeratnya dengan pasal pemerasan. Atau disangka telah memeras beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Banten.
Sebelumnya Atut juga sudah menjadi pesakitan. Dia dinyatakan bersalah karena menyuap Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK). (Wirda)
