SIDANG perdana kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3), ibarat senapan mesin yang memuntahkan peluru ke berbagai arah dan sudah menciderai banyak orang. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, tugas para jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan semua nama yang disebut itu.
”Jaksa harus membuktikan keterlibatan semua nama-nama yang masuk dalam dakwaan. Karena sejumlah orang yang disebut menerima aliran dana dari proyek e-KTP telah membuat bantahan,” kata Bambang dalam rilisnya yang diterima INDOPOS (Jawa Pos Group), Minggu (12/3).
Untuk menjaga kredibilitas dakwaan KPK, ucap Bambang, pembuktian terhadap keterlibatan nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu harus terang benderang. ”Yakni, alat bukti harus jelas, siapa, kapan dan dimananya,” tandasnya.
Seperti diketahui, ketika membacakan dakwaan untuk terdakwa kasus e-KTP, Jaksa memaparkan puluhan nama dan sejumlah institusi yang diduga menerima dana hasil korupsi proyek e-KTP. Selain mantan menteri dan mantan Ketua DPR, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 juga disebut menerima fee dari dana yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.
”Konsekuensi dari penyebutan nama-nama itu tentu saja pembuktian. Dalam konteks pembuktian, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi KPK. Karena proyek ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu,” ucapnya.
Mantan sekretaris Fraksi Partai Golkar ini pun turut menjelaskan pekerjaan berat yang akan dihadapi jaksa KPK adalah tentang aliran dana hasil korupsi proyek ini. ”Soal aliran dana belum jelas benar apakah KPK juga memiliki bukti kuat yang bersumber dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), rekaman CCTV, sadapan atau alat bukti lainnya. Jadi bagi saya ini pekerjaan yang berat buat jaksa,” cetusnya.
Faktor lain yang juga cukup menentukan adalah berkurangnya jumlah saksi, ucap Bambang, adalah telah meninggal dunia dua anggota Komisi II DPR yang tahu detil pembahasan dan penganggaran proyek ini pada tahun 2009, yakni Burhanuddin Napitupulu dan Mustoko Weni.
”Bahkan sebuah peristiwa digambarkan di dalam dakwaan, seolah-olah saksi yang sudah meninggal dunia itu masih hidup dan ikut membagi-bagi uang,” ungkapnya.
Tentu saja, lanjut Bambang, KPK juga sudah menyimak bantahan dari sejumlah elit politik itu. ”Dan sudah barang tentu bantahan sejumlah orang itu harus direspons KPK melalui proses pembuktian,” tambahnya. (dil/yuz/JPG)
