SERANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Muhammad Faizal menilai geliat investasi di Provinsi Banten harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja masyarakat Banten dan menekan angka kemiskinan.
“Investasi kita PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)-nya bagus, harus punya korelasi dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan,” ujar Faizal kepada awak media, Kamis (6/4).
Menurutnya investasi di Banten saat ini belum berdampak signifikan dalam upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah-daerah di Provinsi Banten.
“Untuk menyerap tenaga kerja banyak harus ditekankan pada PMDN, investasi padat karya bukan padat modal,” katanya.
Terkait investasi, selain harus bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan menurutnya, kedepan harus ada dasar hukum seperti Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan investor atau perusahaan yang ada di Banten membangun kantor pusat di Banten.
Kebijakan itu perlu dilakukan agar Banten tidak hanya menjadi tempat produksi dan penyimpanan saja. “Harus ada Pergub untuk semua perusahaan yang ada di Banten harus punya kantor di kita agar pajak nya bisa masuk disini,” ujarnya.
Sejauh ini menurutnya kemandirian APBD Provinsi Banten cukup bagus, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dana perimbangan dari pemerintah pusat lebih bagus. Dengan adanya aturanya itu, bisa membuat kemandirian APBD Banten semakin meningkat. “Sehingga kita tidak melulu bergantung pada bantuan pemerintah pusat,” ujarnya. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)
