SERANG – Tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Komisi V mengancam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Banten dengan membeberkan ketidak patuhan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Banten.

“Apa yang menjadi rekomendasi kita dan tidak ditindaklanjuti oleh OPD, maka Komisi V akan menyampaikannya di paripurna karena di paripurna ada forum bicara anggota DPRD. Komisi V akan menyampaikan pendapatnya terhadap Kepala OPD atau Kabag atau Kasubag atau Kabid atau Kasie yang tidak menindaklanjuti rakor,” ujar Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada awak media setelah melakukan Rakor bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten di raung rapat Komisi V DPRD Banten, Kamis (20/4).

Menurut Fitron, pihaknya pun akan melakukan hal serupa jika OPD menindaklanjuti rekomendasi dan mencapai sesuai indikator rekomendasi tersebut. “Kita ingin membangun pola aspirasi masyarakat melalui DPRD secara efektif. Karena itu yang selama ini tidak kita dapatkan hubungan kemtiraan antara DPRD dengan mitra OPD, selama ini hubungan itu semu,” ujar Fitron.
“Kami akan menggunakan hak menyatakan pendapatnya agar rakor komisi dan mitra OPD tidak semu. Sekarang apa manfaat dan output dari rakor jika tidak ditindaklanjuti oleh SKPD (sekarang OPD). Karena kami mendapati tidak terjadi sustainability tanggung jawab dari kepala dinas ke kepala dinas selanjutnya pada saat pergantian. Kaya kehilangan sejarah dan informasi. Kepala dinas ini tidak memahami apa yang sudah dilakukan oleh kepala dinas sebelumnya,” papar Fitron.

Dikatakan Fitron, saat ini pihaknya pun sedang merubah konsep rakor yang dilakukan oleh Komisi V dengan mitra OPD. Kedepan dalam rakor OPD selain bisa menjelaskan progres pelaksanaan anggran namun juga harus bisa menjelaskan data kualitatif dari pelaksanaan anggaran tersebut.

“Jadi melakukan penyerapan anggaran sekian persen tapi data kualitatipnya tidak ada. Nah sekarang kita mencatat detail capaian anggaran dan kualitasnya serta isu terkini,” tegas Fitron.

Masih menurut Fitron, Komisi V berkomitmen mendorong pelaksanaan rakor tersebut sampai rekomendasi terhadap gubernur. Sehingga DPRD sebagai legislatif mempunyai catatan apa yang harus ditindaklanjuti oleh OPD dan apa yang harus ditindaklanjuti Komisi V itu sendiri. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)