SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang mencatat, angka pengangguran di Kabupaten Serang jika dilihat dari jumlah angkatan kerjanya, cenderung meningkat. Para pengangguran itu didominasi usia produktif antara 14 tahun sampai 24 tahun.
Tahun 2014, ada 622.426 angkatan kerja. Dari jumlah itu, 14,76 persennya atau 91.877 angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Mereka tidak mampu bersaing mendapatkan lapangan kerja formal.
Tahun 2015, angka pengangguran meningkat empat persen. Soalnya, dari 620.527 angkatan kerja, 14,80 persennya atau 91,844 angkatan kerja menjadi pengangguran terbuka. Untuk tahun 2016, BPS belum mendatanya. Jumlah angkatan kerja dan pengangguran pada tahun 2016 akan dirilis pada Agustus 2017.
Kasubid Inovasi dan Teknologi Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Sinta Aspiliani tidak memungkiri peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Serang itu sesuai data dari BPS. “Pendataan BPS sistemnya N-1. Jadi, data 2016 baru bisa selesai tahun berikutnya. Katanya, Agustus (2017-red), baru ada datanya. Kalau melihat grafis 2014 ke 2015, (angka pengangguran-red) cenderung meningkat,” ujar Sinta di ruang kerjanya, Jumat (21/4).
Sesuai instruksi Bupati Ratu Tatu Chasanah, menurut Sinta, Bappeda sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka. Beberapa program sudah berjalan. Antara lain, kerja sama dengan perusahaan yang akan berinvestasi untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Untuk itu, Bupati sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perusahaan di Kawasan Industri Modern Cikande.
Pemkab, jelas Sinta, juga memiliki beberapa program yang disebar di beberapa OPD, seperti Disnakertrans yang mempunyai program pelatihan keterampilan menjahit dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Dari Dinas Pendidikan juga terus bergerak, meminta kerja sama dengan perusahaan untuk penyerapan lulusan baru. Belum lagi, kita juga kerja sama dengan beberapa BLK (balai latihan kerja) mempersiapkan angkatan kerja,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini, banyak masyarakat hanya menjadi penonton karena alasan keahlian. Untuk itu, Pemkab berencana membangun BLK baru di Kecamatan Kibin.
Namun, soal hasil yang menyatakan kecenderungan pengangguran meningkat, Sinta belum bisa memastikan penyebabnya karena harus ada kajian dan penelitian terlebih dulu. Kajian dan penelitian itu mengacu Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
“Karena OPD (organisasi perangkat daerah) kita baru, akan melaksanakan kajian dan penelitian kaitan pengangguran ini mulai tahun depan,” ungkap Sinta.
Kajian dan penelitian penyebab tingginya angka pengangguran itu, katanya, berdasarkan permohonan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, mengingat investasi di Kabupaten Serang yang cukup besar tetapi angka pengangguran tinggi.
“Wilayah luas, sementara investasi besar, tapi kenapa angka pengangguran tinggi. Nah, ini yang perlu kita gali,” tandas Sinta.
Program kajian dan penelitian angka pengangguran itu sudah masuk rencana kerja (renja) Bappeda. Kegiatan ini, lanjut Sinta, untuk mendukung salah satu visi misi bupati dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Pengurangan angka pengangguran ini jadi fokus Ibu (menyebut Bupati Ratu Tatu Chasanah-red),” terangnya.
Terpisah, Kabid Bina Penta pada Disnakertrans Kabupaten Serang Diana A Utami mengungkapkan, permasalahan pengangguran di Kabupaten Serang karena para pencari kerja lokal didominasi lulusan pendidikan yang tidak dibutuhkan industri. Per Maret 2017, dari 1.230 pencari kerja yang mengurus surat kuning, ada 572 pencari kerja yang lulusan SD, SMP, MTs, SMA, dan SMU.
Untuk itu, kata dia, Pemkab gencar melakukan kerja sama dengan sejumlah SMK dan melaksanakan kegiatan job fair. “Kita sudah kerja sama dengan SMK Bismillah di Padarincang dan dan SMK 1 Kragilan mengenai bursa kerja khusus (BKK). Kita berusaha memfasilitasi terutama di sektor industri formal dan ke luar negeri. Masih banyak dibuka industri di luar negeri seperti di Korea dan Taiwan. Pokoknya, di Asia Pasifik,” jelas Diana. (Nizar Solihin/Radar Banten)
