SERANG – Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan, diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial, yang dilaksanakan bersama masyarakat dan pemerintah secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menjelaskan, dalam pelaksanaannya, pembangunan kesejahteraan sosial tidak membeda-bedakan antara pembangunan yang difasilitasi oleh pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita harus mampu mensinergikan, mengkoordinasikan dan melanjutkan program-program kesejahteraan sosial melalui program yang ada, baik yang dianggarkan melalui dana APBN, APBD tingkat provinsi maupun APBD tingkat kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial,” papar Nurhana saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelatihan Administrasi Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Dikatakan Nurhana, salah satu prioritas dalam agenda pembangunan Provinsi Banten adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu, merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Banten yang selama ini terus konsen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi warga masyarakat yang termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial terdiri dari 26 jenis yaitu anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.
Selanjutnya, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan napza, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.
“Mereka inilah para individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan atau sarana pelayanan publik. Akibatnya mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar, rendah produktivitas dan terganggu peran sosialnya dan bila tidak ditanggulangi maka akan berdampak pada kerawanan sosial, tindak kejahatan dan disintegrasi sosial, beban sosial dan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Nurhana, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, harus terus didorong dan didukung agar keberadaan dan fungsinya dalam berpartisipasi di bidang pembangunan kesejahteraan sosial semakin tumbuh dan berperan maksimal.
Lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan salah satu ujung tombak berhasilnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan tuntutan global maka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga di bidang kesejahteraan sosial merupakan hal yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Sosial Provinsi perlu menjawab peluang dan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Upaya pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas salah satunya melalui pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai mitra pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Untuk itu pada kesempatan ini atas nama Pemerintah Provinsi banten mengucapkan terima kasih kepada orsos/LKS yang telah banyak berkiprah dalam membantu pemerintah, khususnya di bidang sosial dengan mengabdikan diri pada masyarakat luas,” ujarnya.
Masih menurut Nurhana, keberadaan orsos/LKS sudah terbukti banyak membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena itu dirinya berharap agar pertemuan tersebut dapat dijadikan suatu ajang tukar pengalaman masing-masing orsos/LKS dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Serta merumuskan cara yang lebih efektif dalam mengatasi atau menanggulangi setiap permasalahan sosial yang muncul di masyarakat.
“Melalui pertemuan ini juga diharapkan akan dapat menyatukan semangat dan kekuatan bersama yang diperlukan bagi para orsos/LKS untuk ikut membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di Provinsi Banten. Serta seluruh LKS di Provinsi Banten mendapatkan akreditasi dari Kementerian Sosial,” harapnya. (ADVERTORIAL/DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN)
