SERANG – Kementerian Perhubungan RI mengajukan tujuh butir kajian yang harus dilakukan Dinas Perhubungan provinsi, kabupaten, dan kota di Banten sebagai persiapan pembangunan Bandara Banten Selatan.
Hal itu disampaikan Asda II Provinsi Banten Ino S Rawita. Menurutnya, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan studi kelayakan pembangunan Bandara Banten Selatan yang rencananya akan dibangun di lahan seluas 128 hektare.
“Hari ini rapat untuk membahas pembagian tugas dan anggaran untuk berjalannya pembangunan Bandara Banten Selatan. Di mana tadi sudah dibicarakan terkait kementerian bagian udaranya, dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota bagian daratnya,” kata Ino, Rabu (10/5).
Dengan adanya rencana perpindahan lokasi proyek dari Panimbang ke Sobang, lanjut dia, maka harus ada peninjauan kembali oleh kementerian terkait. “Ada dari Kemenhub, Kemenko Ekonomi, dan Bappenas. Jadi memang, kalau sebelumnya akan dilakukan di Panimbang sebenarnya saat ini sudah selesai semua. Namun lokasinya dialihkan. Beberapa waktu lalu Bupati Pandeglang dan Dinas Perhubungan Provinsi ke Kementerian Lingkungan terkait mengenai aturan (lahan),” ujarnya
Pihaknya berharap pembangunan Bandara Banten Selatan terlaksana secepatnya untuk membuka tabir perekonomian di Banten Selatan agar berkembang. “Tapi satu yang harus diperhatikan oleh masyarakat, ada dampak positif dan negatifnya,” ungkapnya
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Revri Aroes mengaku belum mengetahui isi tujuh studi yang harus dilakukan pemda di Banten.
“Saya juga belum tahu, intinya tidak boleh ada yang tertinggal. Terkait progresnya, sudah mulai jalan dan kita targetkan 2018 akan dimulai pembangunan sepanjang 7-8 km,” katanya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita, Senin (17/4), mengungkapkan, penetapan lokasi pembangunan Bandara Banten Selatan (Bansel) di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, ditarget selesai April.
“Penlok (penetapan lokasi)-nya kami harap bisa keluar bulan ini juga, itu janjinya Dirjen Perhubungan Udara. Makanya kita juga minta pendampingan dari DPRD atau Pemprov Banten supaya tahapan ini gak ada kendala lagi,” ujar Irna.
Dikatakan Irna, saat ini proses pembangunan Bandara Bansel masih terkendala detail engineering design (DED) yang masih mencantumkan Kecamatan Panimbang sebagai lokasi bandara tersebut. Padahal, lokasi rencana pembangunan bandara sebelumnya telah dipindah ke Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.
“Kementerin Kehutanan juga minta anggaran untuk tebang pohon karena pakai lokasi Perhutani. Saya sih berharapnya ada opsi pakai sistem pinjam pakai lahan, tapi menteri minta begitu. Terus penebangannya kan harus ada kompensasi, tapi mudah-mudahan itu bisa dikawal,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya menjelaskan, rencananya, pembangunan Bandara Bansel akan menggunakan lahan Perhutani seluas 540 hektare, namun yang baru didahulukan seluas 125 hektare. “Pemindahan titik lokasi sudah selesai dilakukan, dan sekarang kita sedang membahas penyelesaian penyesuaiannya di dinas tata ruang,” ujarnya. (Wirda Gariza Haque/risawirda@gmail.com)
