Jelang Akhir Triwulan II, Pendapatan Pemprov Capai Rp 2 Triliun

SERANG – Jelang akhir triwulan II tahun anggaran 2017, pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Banten dari sektor pajak telah mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Capaian tersebut mengacu pada data akhir di Mei yang lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari menjelaskang, pendapatan tersebut dari beberapa bidang pendapatan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), paja air permukaan, dan pajak rokok.

DPRD Banten: Tren Kendaraan Listrik Mulai Pengaruhi Pendapatan Daerah

DPRD Banten Soroti Tunggakan Pajak Kendaraan, Potensi PAD Hilang Miliaran Rupiah

DPRD Banten Minta Pemprov Cari Sumber PAD Baru, Jangan Bergantung pada Pajak Kendaraan

Pemprov Banten Raih Penghargaan Creative Financing 2026, Diguyur Insentif Rp2 Miliar

Berdasarkan data yang dihimpun, per tanggal 31 Mei lalu, PKB mencapai Rp 802 miliar lebih, BBNK sebesar Rp 775 miliar lebih, PBBKB sebesar Rp 315 miliar lebih, pajak air permukaan sebesar Rp 14 miliar lebih, dan pajak rokok lebih dari Rp 191 miliar.

Opar mengungkapkan, program bulan pengampunan yang mulai berjalan pada 15 Mei lalu dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Melalui program tersebut, Bapenda Provinsi Banten menghapus biaya balik nama kendaraan dan denda bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor miliknya.

“Karena itu saya mengajak kepada masyarakat untuk mengoptimalkan program ini, bayar pajak tanpa harus membayar denda terlambat,” ujar Opar hari ini di kantornya, Kamis (8/6).

Opar pun mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan program tersebut seblum melakukan mudik tahun ini. Selain demi kenyamanan selama mudik, dengan membayar pajak, masyarakat pun terlindungi pada saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

Opar menjelaskan, program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Banten nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor Mutas Masuk Daeri Luar Daerah Dan Mutasi Dalam Daerah Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan PEmbayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Masyarakat bisa menikmati program tersebut dengan cara mendatangi kantor Samsat di seluruh daerah di Provinsi Banten, Unit Pelaksana Teknis, gerai, atau saat program Samsat Keliling (Samling). Selain itu, khusus di bulan Ramdhan, Bapenda pun akan membuat Samsat Ngabuburit untuk menjangkau masyarakat atau para wajib pajak. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)