SERANG – Jaringan terorisme di Indonesia membuat resah masyarakat. Berbagai kalangan terus membahas keberadaan jaringan yang terus diburu Densus 88 Antiteror Mabes Polri itu.

Komandan Korem (Danrem) 064 Maulana Yusuf Kolonel Czi Ito Hediarto‎ mengatakan, jaringan teroris di Indonesia masih ada dan terus berkembang. Untuk itu, masyarakat wajib mewaspadai keberadaan teroris serta gerak-geriknya. “Kita semua sadar, terorisme ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Cara tepat untuk menghadapi teroris adalah jangan panik dan jangan juga berdiam diri. Pemberantasan terorisme tugas kita semua,” ungkap Ito saat tampil sebagai narasumber diskusi Perspektif Banten dengan tema Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme di Studio Banten Raya TV, Graha Pena Radar Banten, Senin (12/6) malam.

Diskusi yang dipandu host Delfion Saputra itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin, dosen Fakultas Hukum Untirta Muhyi Mohas, dan aktivis penggiat HAM dari LBH Rakyat Raden Elang Yayan Mulyana‎.

‎Dikatakan Danrem, Polri dan TNI punya peran masing-masing yang bisa saling mengisi, termasuk dalam pemberantasan terorisme. Bila TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, pihaknya akan patuh pada aturan hukum. “Kita tidak akan lari dari aturan hukum yang ada. Suka tidak suka, terorisme terus berkembang dan bertambah. Revisi UU Terorisme sudah menjadi keniscayaan,” tegas Ito.

Ia memahami jika muncul polemik terkait rencana dilibatkannya TNI dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, banyak yang khawatir bila TNI dilibatkan, terjadi pelanggaran HAM. “Selama ini, ‎ketika TNI membantu bencana alam, membantu masalah pertanian‎, tidak ada yang komplain dan tidak ada masalah. Sementara sekarang, banyak yang merasa khawatir dalam pemberantasan terorisme,” ungkapnya.

Di akhir diskusi, Ito kembali menegaskan bahwa terorisme harus ditindak tegas sampai tidak ada lagi ruang untuk berkembang. “Yakinlah TNI/Polri makin profesional, namun teroris juga makin profesional,” tutupnya.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin menuturkan, Polri menyambut baik rencana keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme seperti yang sedang dibahas dalam revisi UU Terorisme. “Jangankan penanganan terorisme, penanganan unjuk rasa saja polisi membutuhkan bantuan TNI,” kata Zaenudin diplomatis.

Terkait peran TNI, Zaenudin menuturkan, tentu saja sesuai dengan aturan dalam UU Terorisme yang direvisi. Prinsipnya, kata Zaenudin, terorisme kejahatan luar biasa yang membahayakan, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di seluruh dunia.

Dosen Fakultas Hukum Untirta Muhyi Mohas justru tidak sepenuhnya mendukung rencana melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurutnya, UU Terorisme tinggal diperkuat sehingga polisi bisa maksimal memberantas terorisme. “Selama ini yang penting memperkuat kepolisian, bantuan militer selama ini telah cukup,” katanya.

TNI, kata Muhyi, merupakan alat perang negara. Jadi, persoalan terorisme bukan pada melibatkan atau tidak TNI. “Akar masalah terorisme harus diselesaikan dulu dari hulu ke hilir. Persoalan kita bukan soal undang-undangnya, tapi pelaksanaannya di lapangan. Jadi, yang harus kita dorong adalah profesionalisme kepolisiannya,” tambah Muhyi.

Senada, aktivis penggiat HAM dari LBH Rakyat Raden Elang Yayan Mulyana‎ menuturkan, pihaknya sepakat UU Terorisme direvisi. Namun terkait melibatkan TNI, dirinya memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan. “Kita semua sepakat pemberantasan terorisme, tapi dengan melibatkan TNI kami khawatir UU ini nantinya disalahgunakan dan banyak terjadi pelanggaran HAM,” jelasnya. Diskusi tersebut bisa disaksikan dalam program Perspektif yang akan ditayangkan di Banten Raya TV pada Juli mendatang. (Deni S/RBG)