SERANG – Pencairan bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Banten tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten/kota sudah molor selama dua bulan dari target. Awalnya, Bankeu ditargetkan cair pada April, namun hingga Juni ini belum juga terlaksana.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hudaya Latuconsina menjelaskan, lambatnya pencairan bankeu kabupaten/kota karena menunggu petunjuk teknis (juknis) yang baru selesai diproses.
RelatedPosts
“Saya dengar baru selesai tuh petunjuk teknisnya. Iya jadi molor deh. Telat, yah telat lah,” ujar Hudaya saat dikonfirmasi di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (16/6).
Hudaya mengungkapkan, juknis lambat dibahas karena ada di antaranya yang ditentukan oleh dinas terkait yang memiliki tanggung jawab secara operasionalnya. Misalnya ada bantuan keuangan yang akan dipakai untuk perumahan dan permukiman, maka OPD yang harus menyelesaikan juknisnya adalah dinas perumahan dan permukiman (perkim). Begitu juga ketika ada penggunaan untuk kesehatan, maka juknisnya digarap dinas kesehatan.
“Memang yang agak sulit itu perkim, paling terakhir (selesai-red) itu perkim. Tapi sekarang sudah selesai. Awal puasa ini drafnya sudah masuk biro hukum, kemudian diproses untuk menjadi pergub petunjuk teknis bantuan keuangan. Yah kemungkinan nanti dicairkan setelah Lebaran Idul Fitri lah,” jelas Hudaya.
Dengan sisa waktu enam bulan lagi, maka pemerintah kabupaten/kota harus memadatkan kegiatan yang direncanakan terlaksana dari bantuan keuangan provinsi ini.
“Dalam waktu dekat ini kita akan undang kabupaten/kota terkait juga pembahasan APBD perubahan yang akan dilakukan. Sebab, bisa saja mereka minta di perubahan, karena sisa waktu tinggal enam bulan ini,” tegasnya.
Diketahui, Pemprov Banten mengalokasi bantuan keuangan 2017 untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp 100 miliar, Kota Tangerang Rp 32,5 miliar dari rencana alokasi Rp 25 miliar, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp 40 miliar dari rencana alokasi Rp 50 miliar, Kabupaten Lebak Rp 110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp 90 miliar, Kabupaten Serang Rp 100 miliar Kota Serang Rp 32,5 miliar, sedangkan Kota Cilegon Rp 70 miliar.
Namun, bantuan keuangan tersebut hanya akan diserap oleh tujuh kabupaten/kota. Sebab, Kota Serang menolak melaksanakan bantuan keuangan 2017 ini dengan alasan alokasinya terlalu kecil, dan tidak sebanding dengan daerah lain. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
