SETIAP tahun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu saja bermasalah. Tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima banyak pengaduan masalah PPDB. Masalahnya macam-macam, dari mulai sistem zonasi, sistem eror, nama siswa tak masuk seleksi, hingga pungutan liar. Kejadian terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat.
Irjen Kemendikbud Daryanto menjelaskan penyebaran daerah yang mengalami masalah PPDB di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Bali. Jawa Barat paling banyak melaporkan masalah PPDB, disusul Banten, lalu Jawa Timur.
“Laporan pengaduan PPDB paling banyak di Jawa Barat ada 38 jenis, Banten 26 jenis, Jawa Timur 25 jenis. Paling kecil Sulawesi Tenggara dan Bali. Jenis laporan itu bukan berarti Jawa Barat hanya 38 laporan, tetapi jenisnya sama. Lalu belum tentu daerah lain tidak melapor, bisa jadi melapornya bukan ke kami,” papar Daryanto, Selasa (11/7), dilansir JawaPos.com.
Pihaknya menurunkan tim skala prioritas untuk membangun komunikasi dan menyelesaikan masalah serta pendampingan. Tujuannya adalah agar semua siswa berhak mendapat pendidikan.
“Agar anak sekolah bisa sekolah. Minggu depan semua anak sudah masuk sekolah, jangan ada yang masih pusing lagi,” paparnya.
Sedangkan untuk kabupaten kota paling tinggi masalah PPDB yakni Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kemudian disusul Surabaya, Bukit Tinggi, dan Depok.
“Bisa jadi kabupaten kota lainnya melapor ke Dinas Pendidikan masing-masing. Bukan ke kami,” katanya.
Daryanto menyebutkan pengaduan seputar ketidakadilan dan zonasi. Siswa dan orang tua merasa dirugikan dengan pembatasan jarak atau radius.
“Nah yang seperti ini mereka tak menerimanya lah. Lalu muncul lagi beberapa pengaduan kok orang-orang penting masuk diberi slot jatah sekian persen. Kami juga bekerja sama dengan Ombudsman agar pendidikan tak boleh ada diskriminasi. Tak bisa ditolerir,” papar Daryanto. (cr1/JPG)
