SERANG – Untuk menyelesaikan program listrik masuk desa (lisdes) sebanyak 140.746 rumah yang belum tersentuh, Pemprov Banten membutuhkan dana sekira Rp 200 miliar. Dengan alokasi tersebut, Pemprov optimistis tiga tahun program tersebut bisa selesai.
Sesuai data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, sebaran rumah berdasarkan kepala keluarga (KK) di kabupaten kota yang belum teraliri listrik, yaitu Kabupaten Lebak 45.381 KK, Pandeglang 40.292 KK, Kabupaten Tangerang 28.142 KK, Kabupaten Serang 22.596 KK, Kota Serang 2.700 KK, Kota Cilegon 1.149 KK dan Kota Tangerang Selatan 486 KK.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, untuk menyelesaikan program lisdes, Pemprov Banten menggunakan dua alokasi anggaran, yaitu dari APBN dan APBD. Jadi, pihaknya ke depan akan terlebih dahulu mengonsolidasikan rencana tersebut. “Kalau melihat alokasi anggaran, kemarin untuk 15.000 sasaran saja kurang lebih Rp 20 miliar, tinggal dikonversikan saja dengan total jumlah keseluruhan,” ujar Hudaya kepada wartawan saat ditemui di halaman Masjid Albantani, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (14/7).
Kata Hudaya, untuk merencanakan program tersebut, pihaknya sudah menghitung waktu pengerjaan sehingga di APBD perubahan bisa ditetapkan. Namun, memang penetapan belanja APBD perubahan sekira bulan September. “Sebenarnya jika sudah KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) kan bisa dilelang. Tapi, memang persoalannya kalau DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sudah beres, tapi pedoman teknisnya belum selesai. Jangan sampai nanti ini terjadi gagal lelang,” terangnya.
Lebih lanjut, Hudaya menjelaskan, program lisdes melalui kajian berkaitan dengan persoalan sasaran yang harus terdata di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Saat ini, kata dia, sebanyak 23 desa kelurahan sudah selesai proses validasi dan tinggal diserahkan. Ke depan, pihaknya akan menyelesaikan 107 desa kelurahan. “Paling tidak di 130 desa kelurahan miskin Pemprov utamakan karena ini terkait tanggung jawab pemerintah. Bahwa, di luar itu ada yang harus diidentifikasi,” katanya.
Disinggung mengenai persoalan teknis di lapangan seperti pemasangan aliran listrik pada daerah terisolasi, ia optimistis, hal tersebut bisa diselesaikan bersama-sama dengan pihak PLN. “Apabila ada satu sasaran yang harus diselesaikan dan memenuhi persyaratan, tentu itu PLN harus selesai. Yang terpenting basis datanya TNP2K,” katanya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi menyatakan, ke depan program lisdes yang diselenggarakan Pemprov Banten terus berlanjut karena program itu melalui bansos yang harus tepat sasaran. Karena, yang diberikan kepada masyarakat 450 watt listrik bersubsidi. “Saat ini memang ada sekitar 146 ribuan KK yang belum teraliri listrik,” katanya.
Kata dia, untuk melakukan pemasangan bantuan lisdes calon penerima harus terdata di TNP2K. “Jumlah tersebut bisa jadi berkurang dan bisa jadi bertambah sesuai dengan hasil verifikasi,” terangnya.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy mengatakan, rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terakses listrik terhadap total rumah tangga pada 2016 telah mencapai 95,20 persen. “Walau sudah tinggi, distribusinya belum merata di semua kabupaten kota. Sekitar 4,8 persen atau 140.746 rumah tangga lagi yang belum berlistrik,” katanya.
“Ini menjadi PR kita selama tiga tahun harus beres. Rencananya, melalui DAK (dana alokasi khusus) 50.000 KK, sedangkan untuk satuan sambungan pada tahun 2017 ada 7.045 KK. Jika sesuai rencana kerja, insya Allah, Banten terang tiga tahun yang akan datang dihitung tahun 2018,” tandasnya. (Fauzan D/RBG)
