SERANG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mensinyalir terjadinya kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) di RSUD Banten yang menyeret Dirut RSUD Banten Dwi Hesti Hendarti karena ada intervensi dari pihak luar RSUD Banten.
“Agar tidak terjadi hal serupa di dinas-dinas yang lain, intervensi pihak luar yang berwenang di OPD (organisasi perangkat daerah) ini tidak terjadi. Saya lihat ini seperti ada intervensi dari pihak luar, sehingga Jaspel ini dialokasikannya seperti itu,” ujar Fitron saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Senin (24/7).
Fitron pun mengaku menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut terhadap proses hukum untuk diungkap sejelas-jelasnya. “Semua orang punya kesataraan di mata hukum, berdiri di atas asas hukum tak bersalah, jadi saya harap diproses seadil-adilnya,” ungkap Fitron.
Dengan terjadinya kasus tersebut, Fitron mengaku prihatin. Kejadian ini pun menurutnya menunjukkan pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam hal ini Komisi V masih cukup lemah.
Jika pengawasan yang dilakukan pihaknya kuat, Fitron menilai persoalan tersebut bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi. “Secara kelembagaan pengawasan terhadap mitra ini harus ditingkatkan, ini bukti DPRD agak lemah dalam pengawasan, saya akui. Jika pengawasannya ketat bisa kita lakukan kontrol,” katanya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
