SERANG – Rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari DKI Jakarta sedang ramai diperbicangankan. Meski belum tawaran resmi, Provinsi Banten dinilai layak menjadi salah satu alternatif pilihan.
Pertimbangan itu tidak lepas dari faktor geografis Banten yang berdekatan langsung dengan DKI Jakarta. Selain itu, Banten memiliki sarana penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan jalur transportasi darat atau laut yang menyambungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Pandangan itu muncul saat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Banten, Senin (31/7). Rombongan yang terdiri atas Habib Ali Alwi, Syadeli Karim, dan Andiara Aprilia Hikmat, diterima Wakil Gubernur Andika Hazrumy di ruang transit Pendopo Gubernur Banten.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, akan menjadi berkah bagi pembangunan dan laju pertumbuhan di Banten bila Banten menjadi ibukota RI. Namun, semua itu membutuhkan kesiapan dari semua komponen pemerintah provinsi hingga kabupaten kota dan masyarakat secara keseluruhan.
“Saya bukannya tidak mau mengusulkan Banten sebagai ibukota negara, tetapi kita harus melihat kesiapan stakeholder di kabupaten kota. Karena fokus kita banyak, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan lain-lain,” katanya.
Namun, menurut Andika, melihat sarana penunjang seperti pelabuhan, bandara, dan sebagai daerah penunjang Jakarta, Banten cukup layak. “Tetapi, kita harus duduk bersama dengan seluruh stakeholder, apakah kita siap atau tidak. Secara keseluruhan Provinsi Banten sangat menunjang, seluruh aspek kita punya,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Ditanya apakah sudah pernah mengusulkan, Andika mengatakan, belum. Hanya saja, ketika isu pemindahan ibukota negara mencuat di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemprov Banten pernah melakukan kajian terhadap ini.
Meski pemerintah pusat sedang fokus melakukan pemindahan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andika menilai, pemindahan ibukota negara ke Banten akan lebih efektif. “Kalau mau efektif, Banten. Wilayah kita masih luas tanahnya. Wilayahnya masih banyak yang bisa dikembangkan, masih banyak tanah yang bisa dimanfaatkan. Kita memiliki akses bandara, pelabuhan, dekat dengan Ibukota, menjadi akses lalu lintas pulau Jawa-Sumatera,” ujar Andika kembali menegaskan potensi yang dimiliki Banten untuk menjadi alternatif ibukota negara.
Kata Andika, niatan ada, namun, semuanya tidak bisa diputuskan secara gegabah. Harus ada kajian secara menyeluruh di segala aspek. Mulai dari kesiapan dari segi psikologis hingga sosial budaya masyarakat. “Kalau niatan ada, tapi kita tidak gegabah karena tanggung jawab menjadi ibukota negara itu tidak mudah. Harus ada kesiapan karena eksesnya akan secara menyeluruh,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Banten Habib Ali Alwi mengatakan, jika Banten ingin menjadi ibukota negara maka harus ada kesiapan dan pengajuan proposal secara resmi. “Kalau memang kondisi siap, ajukan dalam bentuk proposal,” katanya.
Dengan begitu, lanjut Ali, DPR RI atau DPD RI akan membahasnya lebih lanjut. Lalu menyerahkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Bahkan, Ali menilai, Banten sangat layak menjadi salah satu alternatif pilihan rencana pemindahan ibukota negara Indonesia. “Pemerintah pusat tentu melihat kepentingan daerah. Tapi, ketika bicara kelayakan, bicara rasionalitas, kayaknya Banten lebih layak. Lebih dekat,” katanya.
Jika itu benar, kata Ali, Banten secara otomatis akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Proyek infrastruktur akan hidup semua. Saya kira sangat untung dan tidak ada ruginya,” kata Ali.
Selain membahas soal wacana pemindahan ibukota negara, pertemuan tersebut juga membahas isu-isu strategis pembangunan di Banten. Di antaranya keberlanjutan pembangunan 12 proyek nasional di Banten, penataan kawasan Banten Lama, dan pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran di Banten.
Kata Syadeli Karim, DPD RI akan mendorong keberlanjutan 12 proyek nasional di Banten. “Kita mendorong, makanya harus ada komunikasi yang intensif dengan pusat dan kita akan terus bantu. Karena ini menjadi potensi pemerataan pembangunan,” katanya.
Pihaknya juga mengusulkan agar pemprov Banten memaksimalkan Badan Latihan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Banten. “Soal pengangguran juga menjadi yang kita bahas. Makanya, pelatihan harus terus ditingkatkan sehingga lulusan kita siap memasuki dunia industri,” ujarnya. (Supriyono/RBG)
