SERANG – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang seharusnya digelar hari ini ditunda. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, penundaan tersebut atas permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Ini kan perda inisiatif eksekutif, mungkin tim Biro Hukum dan lainnya belum menyajikan ekspose ke gubernur. Kan gubernur baru nih, kan harusnya bawahannya ekspose dulu ke gubernur. Makanya gubernur minta ditunda, sambil menerima masukan dari yang lain,” ujar Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Selasa (8/8).

Dua Raperda tersebut yaitu tentang pengelolaan kebudayaan daerah dan tentang penambahan penyertaan modal pada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Jamkrida Banten, PD BPR Pandeglang Berkah dan PD BPR LPK Warunggunung.
Menurut Asep penundaan pembahasan raperda tersebut bukan karena gubernur WH tidak setuju atas dua raperda tersebut. “Beliau ingin memiliki pemahaman yang cukup. Saya anggap jajarannya terutama Pak Sekda sebagai leader harus menyajikan. Berarti ada yang kurang pro aktif ini bawahannya,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim mengaku ingin lebih memahami Raperda tersebut lebih mendalam. “Enggak ditunda, memang belum. Kan itu (usulan) sudah lama. Persoalannya ada di kita (pemprov), saya kan baru,” ucapnya.
Sementara, dalam surat Gubernur Banten nomor 188.34/2916-Huk/17 yang disampaikan ke DPRD Banten perihal evaluasi raperda usul gubernur. WH ingin ada evaluasi terlebih dahulu atas dua raperda tersebut untuk menghasilkan perda yang efektif dan selaras dengan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)