HASIL evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 57 daerah otonom pembentukan 2007-2009 memperlihatkan, empat daerah meraih nilai sangat tinggi, 42 daerah masuk kategori nilai tinggi, 10 daerah nilai sedang dan satu daerah meraih nilai rendah.
Penilaan berdasarkan data evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda sesuai PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan LPPD Pemda.
“Kemudian PP Nomor 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Ditjen Otda Kemendagri tahun 2016,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono saat membuka Rapat Pembahasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintahan di 57 Daerah Otonom Pembentukan Tahun 2007-2009 di Yogyakarta, Selasa (19/9), dilansir JPNN.com.
Menurut Sumarsono, ke empat daerah yang meraih nilai sangat tinggi masing-masing Kabupaten Bandung Barat dengan skor 3.2589. Kemudian Toraja Utara (3.0728), Tangerang Selatan (3.0338) dan Kota Sungai Penuh (3.0242).
“Untuk daerah yang nilainya paling rendah itu Lanai Jaya (Papua). Skornya hanya 0,6237. Sampai tak ada informasi tentang Lanai Jaya. Saya kira ini harus fokus pendampingan. Kalau data enggak ada berarti tak terecord dengan baik,” ucap Sumarsono.
Penilaian, kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini, dilakukan berdasarkan sepuluh kriteria. Masing-masing pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dan pembiayaan.
Kemudian pengalihan aset, peralatan dan dokumen. Lalu pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.(gir/jpnn)
