SERPONG – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan Kota Tangsel sebagai daerah dengan darurat peredaran obat daftar G atau obat keras. Ini efek dari pengawasan terhadap toko obat dan apotek yang begitu lemah.
”Dari laporan yang saya terima, penyebaran obat berbahaya ini beredar di Kecamatan Setu dan Serpong,” terang Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek saat melakukan tinjauan simulasi penanggulangan episenter pandemi influenza, Puspitek, Setu, Rabu (20/9).
Secara tegas, wanita yang pernah melanjutkan pendidikan spesialis mata di International Fellowship di Orbita Centre, University of Amsterdam, Belanda itu menyebut, beredarnya obat keras itu akibat pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel begitu lemah (data obat lihat grafis). ”Pengawasan dinkes tidak dilakukan secara menyeluruh ke toko obat dan apotek,” timpalnya.
Saat ini, Kemenkes berasama Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI terus melakukan pengawasan termasuk melakukan pengecekan atas laporan-laporan yang masuk. ”Seperti yang saya sebutkan tadi, ini terjadi karena tidak jalannya pengawasan dari instansi pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.
Dijelaskan Nila, ditetapkannya Tangsel menjadi daerah endemik peredaran obat daftar G itu karena tidak adanya upaya penekanan dari Dinkes. Baik itu penyuluhan, pengecekan dan pengawasan penjualan obat keras tersebut. Justru. kata dia, pengungkapan kasus tersebut malah dikuak oleh kepolisian setempat yang menangkap para pemilik toko obat serta apotek penjual obat penenang ini.
”Seharusnya jika sudah ada temuan ini mereka harus bekerja mengumpulkan informasi dimana penjualan obat daftar G ini,” ungkapnya.
Sampai sekarang, lanjut dia Kemenkes belum pernah melihat ada toko obat atau apotek menerima resep dokter untuk menyerahkan obat keras. ”Itu yang banyak kami temukan dijual di sini, dan kebanyakan yang mengonsumsi pelajar dan mahasiswa,” tegasnya. (cok/jpg/RBG)











