SERANG – Pemerintah Provinsi Banten membatalkan rencana penambahan penyertaan moda untuk Bank Banten di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan senilai Rp 110 miliar.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, penghentian rencana penyertaan modal tersebut dilakukan Pemprov Banten di detik-detik akhir menjelang pengesahan rancangan APBD Perubahan Pemprov Banten.
Dijelaskan Asep, sebelumnya, penambahan penyertaan modal tersebut sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Bahkan, dijelaskan Asep, dalam penandatanganan nota kesepahaman atara DPRD Banten dan Pemprov Banten dilakukan, anggaran tersebut belum dicoret oleh Pemprov Banten.
“Yang harus kita sikapi adalah, adanya Satu keinginan dari pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini gubernur untuk mempersiapkan analisis investasi dalam penyertaan modal ke Bank Banten,” ujar Asep di ruang kerjanya, Jumat (29/9).
Menurut politisi Partai PDIP tersebut, saat ini, hal tersebut sudah bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DPRD Provinsi Banten, karena DPRD, selaku legislatif sudah melakukan tugasnya hingga Paripurna pengesahan pada 28 September lalu.
“Kami menyerahkan wilayahnya sekarang adalah sudah di Rana eksekutif. Karena DPR sudah melaksnakan fungsunya pada paripurna 28 kemarin,” ujarnya.
Penyertaan mod untuk Bank Banten tersebut terungkap dalam laporan yang dibacakan Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo, dalam paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap raperda tentang perubahan APBD Banten 2017.
Dalam laporannya disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal pemerintah daerah sebesar nol rupiah.
“Penyertaan Bank Banten atas permintaan pemprov itu dibatalkan, nilainya Rp 110 miliar. Sehingga kita bersepakat untuk meniadakan di perubahan anggaran ini,” ujar Budi, seusai paripurna kemarin.
Budi mengatakan, alasan pemprov mencoret penyertaan modal tersebut karena belum melaksanakan kajian investasi.
Dijelaskan Budi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk Bank Banten tersebut dialihkan untuk keperluan pengadaan lahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina menjelaskan, alasan penyertaan modal Bank Banten dicoret karena tidak seusai Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang pedoman penyertaan modal.
“Harus ada tim penasihat investasi dan melakukan kajian investasi. Timnya belum ada, apalagi kajiannya. Jadi daripada menghadapi persoalan evaluasi kemendagri, gubernur minta untuk dibatalkan,” tuturnya.
Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan lahan untuk meluruskan KP3B di bagian depan dan rencana penambahan 3 hektare di belakang KP3B. Juga belanja lahan untuk Banten lama,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
