PANDEGLANG – Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang ikut memantau tingginya tunggakan beras sejahtera (rastra) di Kabupaten Pandeglang. Itu dibuktikan dengan rencana Kejari memanggil para kepala desa (kades) yang memiliki utang dalam program bantuan beras untuk warga miskin tersebut.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pandeglang Edius Manan, tujuan pemanggilan untuk memastikan adanya indikasi korupsi atau tidak atas perbuatan kades yang menunggak rastra itu. “Pasti akan kita panggil dulu. Namun, sebelumnya akan kita tanyakan dulu kepada para kades di acara yang akan digelar DKP (Dinas Ketahanan Pangan) Kabupaten Pandeglang, pekan depan. Pertanyaannya, berasnya di mana, di Bulog atau di mana? Kalau berasnya tidak dibayar, di mana korupsinya maka akan kita cari tahu dulu,” kata Edi yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/9).

Meski begitu, Edius mengaku, belum bisa memastikan adanya indikasi korupsi terkait beberapa kades yang belum melunasi pagu rastra yang sudah terserap. Soalnya, harus ada keterangan awal terlebih dahulu. “Kita panggil dulu semua. Kita enggak boleh bicara kemungkinan dan hukum itu pasti. Soalnya, kita bingung lantaran program rastra ini banci, yakni programnya dari Dinsos (Dinas Sosial), penanggung jawab pelaksananya DKP (Dinas Ketahanan Pangan), dan distributornya Bulog,” katanya.

Untuk sementara, lanjut Edius, dirinya belum bisa menyalahkan siapa-siapa lantaran belum diketahui permasalahannya. “Kita tidak bisa menyalahkan siapa-saipa seperti kades, Dinsos, DKP, maupun Bulog,” katanya.

Akan tetapi, Edius sependapat permasalahan rastra segera diselesaikan. Soalnya, rastra merupakan usulan desa untuk masyarakat, jadi tidak ada alasan tidak terserap. Soalnya, sampai saat ini belum ada masyarakat yang menolak untuk menerima rastra. “Maka tidak ada alasan tidak terserap,” katanya.

Edius mengatakan, pendistribusian rastra merupakan kewenangan tim koordinasi dan tim pelaksana di desa yang bertugas menyerahkan rastra kepada masyarakat. “Tentunya jika kualitasnya tidak bagus, dapat dikembalikan ke Bulog untuk diganti dengan kualitas yang bagus. Jadi, tidak ada alasan beras tidak terserap,” katanya.

Dihubungi melalui telepon seluler, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian Setda Pemkab Pandeglang Tatang Mukhtasar mengakui, telah mendapatkan laporan adanya para kades penunggak rastra dari DKP. Namun, kata dia, bidangnya tidak menangani permasalahan tersebut. “Kalau sekarang, penanganannya sepenuhnya oleh DKP. Soalnya, kita hanya mendapatkan tembusan saja dan tidak wajib menanganinya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Subdivisi Regional (Subdivre) Bulog Lebak-Pandeglang Renato Horison mengatakan, penanganan piutang tunggakan akan segera dibahas dengan DKP Kabupaten Pandeglang bersama sejumlah kades. “Jadi, kami dan DKP ini satu tim untuk itu (penanganan tunggakan rastra-red). Jadi, hanya persoalan tunggakan lancar dan tunggakan tidak lancar dari kades,” katanya.

Renato menjelaskan, adanya tunggakan dari sejumlah kades tentang serapan rastra ini akibat sistem tempo dalam pembayaran. “Tunggakannya hanya satu pagu. Masalahnya karena sistem tempo, atau beras dikirim ke desa, dan desa diberikan lima hari untuk melunasi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim mendesak Pemkab agar segera menyelesaikan tunggakan rastra yang mencapai Rp1 miliar.  Caranya dengan menegur para kades yang memiliki tunggakan. (HERMAN/RBG)