SERANG – DPRD Kabupaten Serang pesimis rencana pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) dapat terealisasikan pembangunannya pada 2018.

DPRD Kabupaten Serang bukan tanpa alasan mengatakan hal demikian, lantaran masih ada prioritas lain yang perlu dipertimbangkan seperti pendidikan dan kesehatan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang Ubaidillah menyatakan, Puspemkab itu akan menyedot anggaran penunjang IPM seperti pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

“Ada kekhawatiran target IPM karena tersedot Puspemkab. Kesehatan butuh bantuan anggaran, itu kekurangan dokter, kan menunjang IPM juga. Anggarannya nanti diambil untuk Puspemkab yang belum tersentuh sama sekali,” katanya usai rapat membahas RPJMD di Ruang DPRD Kabupaten Serang, Kota Serang, Senin (2/10).

Senada Anggota Komisi IV Heri Azhari mengungkapkan perlu mendalami pembahasan Puspemkab yang berkaitan IPM, karena akan menjadi persoalan ke depanm

“Lambannya pemerintah daerah untuk membangun Puspemkab, kenapa diawali pada tahun sekarang padahal itu direncanakan 2010-2015,” ujarnya.

Persoalan hukum yang tengah berjalan, dikatakan, tentu saja Pemda tahu mana yang sedang proses hukum, mana yang clean and clear.

“Saya melihat Puspemkab itu dibangun 2018, saya pesimis itu. Uangnya ada nggak,” tanya dia pada awak media.

Namun demikian, Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Serang ini tetap mendorong bagaimana pembangunan Puspemkab bisa dilaksanakan.

“Untuk merasionalisasikan itu Bapeda dan tim Pemda, bagaimana caranya Puspemkab segera dibangun. Jangan hanya gedung DPRD. Minimal ada gedung Setda. Koordinasinya agak repot kalau gedung DPRD di ciruas Setdanya disini (Kota Serang-red),” tuturnya.

Sedangkan, lanjut dia, Kota Serang mendesak pemindahan Puspemkab. “Ini harus dilakukan, Bupati komunikask pada Provinsi dan Pusat,” sarannya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).