CILEGON – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (2/10). Jumlah anggaran mengalami kenaikan dari Rp 1,933 triliun pada anggaran reguler menjadi Rp 2,061 triliun pada perubahan.
Jumlah tersebut berasal dari pos pendapatan sekira Rp 1,85 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan Rp 144 miliar dari sebelumnya sekira Rp 1,713 triliun. “Dengan demikian, APBD perubahan ini ada penambahan sekitar Rp 127 miliar dibandingkan APBD reguler,” kata Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi seusai rapat paripurna, kemarin.
Edi menjelaskan, meningkatnya APBD perubahan disebabkan adanya penambahan dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sekira Rp 55 miliar. Sementara, pos pendapatan lainnya yang sah juga meningkat sekitar Rp 76 miliar. “Cuma anggaran perimbangan saja yang turun mencapai Rp 31 miliar,” jelas Edi.
Meski APBD perubahan mengalami peningkatan, sejumlah kegiatan tetap dilakukan rasionalisasi agar lebih menghemat anggaran. “Rasionalisasi ini disebabkan turunnya DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum),” jelas Edi.
Lebih lanjut, kata Edi, penurunan DAK dan DAU membuat defisit anggaran. Beruntung, defisit sudah ditanggulangi melalui anggaran pembiayaan sekira Rp 213 miliar. “Jadi, semuanya sudah balance dan sudah tidak ada masalah,” imbuh Edi lagi.
Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) Kota Cilegon Isro Miraj mengatakan, jumlah APBD perubahan sebesar itu sudah termasuk pemangkasan anggaran sebesar sepuluh persen dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Banyak kegiatan yang dipotong terutama kegiatan yang bukan prioritas,” kata Isro.
Dia mengapresiasi walaupun banyak kegiatan yang dipangkas karena dampak dari rasionalisasi anggaran, nilai PAD justru terus mengalami peningkatan. “Alhamdulillah, meskipun banyak kegiatan yang dipangkas, APBD perubahan tetap naik. Sedangkan, anggaran yang defisit sudah tertutupi oleh anggaran pembiayaan,” ujar Isro.
Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman meminta Pemkot agar mengapresiasi masukan atau saran yang disampaikan legislatif melalui Banggar. “Salah satunya kan soal efisiensi anggaran, ya harus dihargai dan dilaksanakan. Kita minta apa yang sudah diputuskan dilaksanakan oleh Pemkot,” tandasnya. (Umam/RBG)
