SERANG – Partai Golkar tidak tinggal diam pada kadernya yang tidak fatsun terhadap keputusan partai. Elite partai berlambang pohon beringin ini langsung merapatkan barisan.

Dua hari setelah Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Serang yang juga Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin diusung PPP pada Rabu (27/9) malam, DPD Partai Golkar Kota Serang mengundang pengurus desa (PD), pengurus kecamatan (PK), pengurus DPD, hingga Dewan Penasihat untuk menghadiri rapat pleno diperluas di gedung Golkar, Ciceri, Kota Serang, Senin (2/10). Rapat pleno diperluas itu berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga 16.30 WIB.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana mengatakan, berdasarkan usulan dari para PD, PK, pengurus DPD, hingga Dewan Penasihat, mereka mengusulkan agar Subadri dicopot dan diberhentikan dari keanggotaan partai dan Ketua DPRD Kota Serang.

“Kami menampung aspirasi untuk disampaikan ke DPP melalui DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Kalau kami tidak bertindak, kami yang salah,” ujar Ria didampingi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Nunung Nursiamuddin dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Serang Tb Ihwan Subhi usai rapat pleno diperluas di gedung Golkar, Ciceri, Senin (2/10).

Dalam rapat pleno kemarin siang, sebelum para PK menyampaikan suara dan dilegalkan melalui surat resmi yang ditandatangani para pimpinan PK, Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kota Serang Suryadi memberikan pengarahan. Selain PK, sejumlah pengurus DPD juga menyampaikan suaranya dalam rapat yang diikuti puluhan orang itu.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang Nunung Nursiamuddin menerangkan, berdasarkan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-15/DPP/Golkar/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi, Subadri melanggar dua pasal. Pertama, melanggar pasal 2 ayat (3) poin b yakni melanggar keputusan dan atau kebijakan yang telah diputuskan oleh Partai Golkar dalam hal ini Keputusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai di atasnya. Seperti diketahui, DPP Partai Golkar sudah merekomendasikan Vera Nurlaela Jaman sebagai Bakal Calon Walikota Serang.

Kedua, melanggar pasal 2 ayat (5) yakni mencalonkan diri dan atau dicalonkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui partai lain dan atau sebagai calon perseorangan. Seperti diketahui, Rabu (27/9) malam lalu, PPP mendeklarasikan mengusung Subadri sebagai bakal calon Wali kota Serang.

Kata dia, sebelum menggelar rapat pleno, pihaknya sudah menjalankan mekanisme lain seperti pemanggilan terhadap Subadri. “Kami sudah undang Pak Subadri tiga kali, tapi alhamdulillah hanya datang satu kali,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Serang Tb Ihwan Subhi mengatakan, secepatnya surat usulan dari PK ini akan disampaikan ke DPD Partai Golkar Banten. Paling lambat tiga hari setelah rapat pleno itu dihelat, surat itu sudah dilayangkan. Selanjutnya akan diproses oleh DPD dan DPP.

Kata dia, lantaran salah satu usulan para PK adalah pemberhentian dari keanggotaan DPRD, maka proses penggantian antar waktu (PAW) juga akan dilakukan setelah Subadri diberhentikan dari Partai Golkar. Sementara itu, terkait calon yang akan menggantikannya sebagai Ketua DPRD Kota Serang, Ihwan mengatakan, berdasarkan ketentuan adalah anggota Dewan yang juga pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Serang. Dari enam anggota Dewan dari Fraksi Golkar selain Subadri, ada tiga orang yang berpeluang, yakni Namin, Wahyu Hidayati, dan Agus Sutisna. “Namun, kami menunggu keputusan DPP,” ungkapnya.

Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Walantaka Siti Khodijah mengaku setiap kader harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. “Kami kompak mengikuti prosedur yang berlaku. Kalau harus seperti itu ya begitu,” tuturnya.

Kata dia, lantaran Subadri sudah melanggar ketentuan partai maka harus disanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Senada dengan Siti, Sekretaris PK Partai Golkar Kecamatan Serang Nudin juga menegaskan harus ada sanksi bagi kader yang tidak fatsun terhadap kebijakan partai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rostinah/RBG)