PANDEGLANG – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan terdapat 900 Desa di seluruh Indonesia yang mempunyai masalah kasus penyelewengan dana desa.

Akibatnya, para Kepala Desa yang menyelewengkan dana desa tersebut ditangkap KPK.

Jokowi berpesan supaya berhati-hati menggunakan dana desa yang sangat besar jumlahnya yakni Rp 127 triliun.

“Saya ngga nakut-nakuti. Uang itu digunakan sebagaimana mestinya, kembali ke desa jangan kembali ke kota,” pesannya, Rabu (4/10).

Dikatakannya, masyarakat, aparatur dan semuanya harus ikut mebgawasi agar dana desa mempunyai manfaat bagi masyarakat desa.

“Silahkan membangun infrastruktur, sungai kecil, irigasi. Yang tidak boleh jangan ada yang ngantongin untuk kepentingan pribadi,” terangnya.

Dana desa yang digelontorkan triliunan itu, kata Jokowi, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dana yang dikucurkan, harus balik lagi ke desa, kecamatan atau kabupaten.

“Jadi kalau bangun infrastruktur, kontraktornya, materialnya seratus persen usahakan dari desa. Kalau berputar dan bertambah di desa insya allah sejahtera,” tuturnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo merasa penerapan dana desa 97,5 persen memiliki masalah dan rintangan yang harus diperbaiki bersama-sama.

Oleh sebabnya, dikatakannya, harus terus meningkatkan partisipasi,transparansi,pengawasan dan hukum yang tegas. “Ini bukan mematikan tapi demi meningkatkan kesejahteraan,” paparnya.

Ia berkelit Dana desa selama ini lebih banyak digunakan pembangunan dan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan maupun saluran irigasi.

Meskipun demikian, pada 2017 dana desa memberikan impac yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, 82 persen yang hidup di pertanian menjadi masyarakat miskin akibat tidak memiliki pasar. Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya program Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kemendes bisa meningkatkan skala produksi yang besar sehingga meningkatkan pasar ke daerah daerah tersebut.(Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).