CILEGON – Warga Kecamatan Purwakarta menilai proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Cilegon sangat bertele-tele. Warga mengaku telah jemu dengan rangkaian prosesnya.
Hal itu terkuak dari sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan JLU yang mengundang puluhan warga Kecamatan Purwakarta yang diselenggarakan pada 11-12 Oktober 2017 di aula Kecamatan Purwakarta. Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).
“Tahapan jangan terlalu panjang, kita juga sebagai masyarakat punya pekerjaan lain. Ini yang datang hanya dari BPN sama Kecamatan, sehingga mereka mengaku tidak dapat mengambil keputusan dan memberi jawaban yang jelas. Seharusnya tim appraisal dan sejumlah pihak terkait dihadirkan biar tidak nyambung-nyambung terus sosialisasinya,” ujar Muhari, seorang warga yang lahannya menjadi sasaran pembangunan JLU.
Di tempat yang sama Kepala Kantor BPN Kota Cilegon Kris Joko Sriyanto kepada sejumlah wartawan mengatakan pembebasan lahan untuk JLU tidak dapat dipercepat sesuai kehendak warga maupun Pemkot Cilegon, lantaran terbentur dengan aturan yang wajib ditempuh. Kata dia, jika melangkahi aturan hukum maka jeruji besi yang akan menanti.
“Kalau rentang waktu sampai Mei 2018. Karena memang rentang waktu pengadaannya panjang. Ini aturan bukan kendala. Keinginan pemkot begitu (rampung tahun 2017 ini) tapi aturannya tidak memungkinkan,” katanya.
Sementara itu, Camat Purwakarta Baluqia Ikbal meminta masyarakatnya untuk bersabar dengan proses pembebasan lahan untuk JLU itu. “Semoga sosialisasi ini cepat terselaikan. Karena Senin besok itu rencananya sudah masuk untuk pengukuran lahan. Ada dua Kelurahan di Kecamatan Purwakarta yang terkena pembebasan yaitu Kotabumi dan Purwakarta, jumlah ada 170 KK (kepala keluarga),” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
