DIRUT Jasa Marga Desi Aryani menanggapi munculnya kekhawatiran terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemberlakuan uang elektronik untuk transaksi di jalan tol secara nasional.
Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk tidak melakukan PHK.
Di sisi lain, kebutuhan Jasa Marga akan tenaga kerja juga masih tinggi. Kendati tidak ditempatkan di gerbang tol, Jasa Marga masih membutuhkan banyak orang untuk ditempatkan di ruas-ruas jalan tol baru mereka.
“Banyak pos lain. Kami masih membutuhkan orang untuk meningkatkan service kami. Ada di kantor baru maupun rest area-rest area. Ruas tol kita meningkat dua kali lipat panjangnya,” ungkap dia, dilansir JPNN.com.
Desi mengatakan, untuk menyiapkan para tenaga kerja itu mengerjakan job desc baru mereka, Jasa Marga memberikan pelatihan khusus yang diberi nama program alih profesi.
Desi mengatakan, pengalihan profesi ini juga menjadi langkah baik untuk lebih memanusiakan para penjaga gerbang tol tersebut.
Menurutnya, selama ini, selama bertahun-tahun, mereka harus bekerja di dalam boks berukuran kecil.
Terus menerus menghirup asap knalpot dari kendaraan-kendaraan yang melintas. “Itu pekerjaan yang berisiko,” ucap Desi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan, setelah kebijakan full nontunai di gerbang tol dilakukan, pihaknya akan mulai fokus melakukan uji coba sistem multilane free flow yang menjadi puncak dari program elektronifikasi tol.
“Berdasarkan MoU kan tahap empat itu Desember 2018. Kita akan cenderung melakukan uji coba dalam waktu dekat,” ungkap Herry.
Bali dan Makassar akan jadi percontohan program tersebut. Kendaraan-kendaraan di sana nantinya akan dipasangi RFID yang bisa dibaca oleh alat di gerbang tol.
Nantinya, pengemudi tidak perlu menghentikan kendaraan untuk bayar tol. Mereka hanya perlu melintas dan secara otomatis alat akan membaca RFID mereka.
“Kita uji coba di ruas-ruas yang terukur. Kalau berhasil, kita lanjutkan. Untuk uji coba ini kita masih single lane dengan barrier dulu,” terang dia. (and/jun/JPNN)
