SERANG – Ratusan pegawai honorer kategori dua (K2) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendatangi Pemerintah Provinsi Banten. Kedatangan para honorer K2 tersebut terkait gaji layak.

Korlap unjuk rasa honorer, Entis Sutisna menjelaskan, ribuan honorer K2 di pemerintah kabupaten kota mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak. Sedangkan beban pekerjaan para honorer cukup banyak.

“Bisa rasakan, gaji Rp 300 ribu bagaimana bisa menghidupi keluarganya. Untuk bekal minum saja tidak bisa. Perhatian pemerintah belum ada, baik secara legalitas hukum,” kata Entis kepada awak media, Rabu (25/10).

Meskipun tidak mencapai upah minimum kabupaten kota, paling tidak gaji para honorer bisa mendekati dari nilai tersebut sehingga penghasilan para pegawai honorer lebih layak.

Selain gaji layak, para honorer pun menginginkan legalitas hukum. Karena itu, para pegawai meminta gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan atau mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk mengeluarkan surat keputusan tersebut.

“Kalau tidak ada kepastian, aksi mungkin akan berlangsung minggu depan lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Asda II Pemprov Banten Samsir mengatakan, Gubernur Banten tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan legalitas untuk para pegawai honorer tersebut.

“Kalau harga mati UMR kabupaten kota tidak akan mampu, karena keterbatasan keuangan daerah,” kata Samsir saat menerima perwakilan honorer.

Kendati seperti itu, Samsir mengaku akan melaporkan tuntutan yang disampaikan oleh para honorer ke Gubernur Banten Wahidin Halim. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)