DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara terkait kekhawatiran sebagian masyarakat, data kependudukan bakal disalahgunakan, menyusul kebijakan pemerintah mewajibkan pengguna telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga.
“Saya ingin menegaskan, bahwa tidak benar kalau diberikan NIK dan KK semua (data kependudukan,red) bisa dibuka,” ujar Zudan di Jakarta, Kamis (2/11), dilansir JPNN.com.
Menurut Zudan, operator seluler hanya diberikan akses untuk melihat nomor kartu keluarga saja ketika pengguna melakukan registrasi ulang. Operator tidak bisa melihat data kependudukan masing-masing pengguna, sebagaimana terekam di data center kependudukan Kemendagri.
“Jadi hanya diberitahu, kalau NIK ini, maka nomor KK-nya ini. Selebihnya enggak bisa apa-apa lagi. Hanya only read, hanya membaca saja NIK dengan KK matching apa tidak,” ucapnya.
Zudan mengakui, akses diberikan karena nomor kartu keluarga biasanya berubah setiap penduduk ganti KK. Misalnya ketika sebuah keluarga memiliki anggota keluarga yang baru, maka KK-nya akan berubah dengan nomor yang baru juga.
Karena itu untuk memudahkan masyarakat dalam meregistrasi, operator diberikan akses melihat nomor KK sesuai dengan NIK yang ada. Dengan demikian masyarakat yang kesulitan melakukan registrasi ulang, dapat mendatangi gerai-gerai operator seluler yang ada.
“Ini memang sering jadi masalah. Karena NIK kan tidak berubah, tapi nomor KK itu akan berganti setiap ganti KK karena ada penambahan anggota keluarga baru. Makanya ada keluhan kok nomor KK yang lama tidak cocok lagi. Karena itu harus selalu di-matchingkan dengan nomor KK yang baru,” pungkas Zudan. (gir/jpnn)
