SERANG – Belum usai persoalan gedung baru yang mangkrak, kini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten harus kehilangan tiga dokter spesialis sekaligus. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD milik Pemprov Banten.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, ketiga dokter spesialis keluar dari RSUD Banten per 1 November 2017. Mereka adalah dr Aswin SpU, dr Adan SpU, dan dr Bambang SpOG. Berdasarkan sumber Radar Banten di RSUD Banten, mereka mengeluhkan dana jasa pelayanan (jaspel) yang amburadul.
Sumber Radar Banten itu menyebutkan, dokter spesialis melakukan operasi terhadap 60 pasien. Namun, dana jaspel yang dibayarkan hanya untuk sepuluh pasien. Alasan itulah yang diduga menjadi penyebab keluarnya ketiga dokter tersebut.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten Ajat Drajat Ahmad Putra mengatakan, per 1 November 2017 memang ada tiga dokter spesialis yang sudah mengundurkan diri. Ia merinci dua dokter spesialis urologi (sistem reproduksi laki-laki dan perempuan) dan satu lagi dokter spesialis obgyn (kandungan).
“Ada tiga totalnya yang keluar. Dokter non-ASN semua,” ujarnya saat dihubungi Radar Banten, Minggu (5/11).
Drajat mengungkapkan, berdasarkan pengakuan ketiganya, tidak ada yang berkaitan dengan dana jaspel. Dokter urologi yang satu keluar karena pulang kampung ke Riau dan satunya lagi pindah ke Tangerang. Untuk dokter obgyn, keluar karena sibuk bekerja di tempat lain selain di RSUD Banten. “Bukan karena jaspel saya kira. Kalau honor bisa saja. Karena bila dibandingkan dengan swasta kan tentu berbeda,” paparnya.
Kata dia, saat ini untuk honor dokter spesialis non-ASN di RSUD Banten sebesar Rp 20 juta per bulan. Nilai tersebut jauh jika dibandingkan dengan honor di rumah sakit swasta. “Kalau seandainya ada yang menawarkan lebih mahal di tempat lain tentu manusiawi. Tapi, memang bukan itu alasannya,” katanya.
Mengenai amburadulnya pengelolaan jaspel, Drajat membantah. Kata dia, jaspel diberikan sesuai dengan mekanisme. Kalau melihat nominal untuk jaspel baik dokter ASN dan non-ASN tidak ada perbedaan. “Jaspel dihitung berdasarkan jumlah pasien yang ditangani,” terangnya.
Lebih lanjut, Drajat mengungkapkan, dengan keluarnya tiga dokter tersebut pihaknya kini mencari pengganti. Namun untuk mengoptimalkan pelayanan, pihaknya menyiasati dengan mengubah jadwal pelayanan dan mengoptimalkan dokter bedah umum. “Kami berharap ada penggantinya,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Banten Susi Badrayanti membenarkan ada dokter spesialis yang keluar. “Iya, ada yang keluar. Yang satu alasannya karena tinggal di Tangerang,” ujarnya singkat tanpa menjelaskan alasan yang lainnya.
Kata dia, untuk mengantisipasi kekurangan dokter spesialis, pihaknya sedang merekrut dokter spesialis dengan program wajib kerja dokter spesialis (WKDS) dari Kementerian Kesehatan. “Kita sedang merekrut dokter spesialis dengan program WKDS,” katanya.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, mundurnya tiga dokter spesialis itu indikasi ada yang imbalance dalam manajemen RSUD. “Kami berharap kalau hanya soal jaspel dan kemudian ada komunikasi yang baik di dalamnya, hal itu tidak akan terjadi,” katanya.
“Ayolah, ini ada hal yang lebih besar. Yaitu, pelayanan masyarakat. Jangan soal teknis lalu masyarakat yang menjadi korban,” tambah politikus Partai Golkar itu.
Kata dia, saat ini pihaknya sedang mematangkan rekomendasi untuk rumah sakit. Menurutnya, kalau terlalu reaktif melalui kasus per kasus yang ada bukan penyelesaian, tapi pengkambinghitaman. “Kami enggak mau merespons kasus per kasus. Nanti ada yang dikorbankan, kan enggak fair juga kalau begitu,” tandasnya.
Sebelumnya, RSUD Banten dibelit oleh persoalan belum rampungnya gedung baru karena gagal lelang. Pada Rabu (1/11), Komisi V DPRD Banten melakukan inspeksi mendadak (sidak). Mereka mendorong alokasi anggaran operasionalisasi kedua gedung tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk operasional kedua gedung Rp 40 miliar. (Fauzan D/RBG)
