SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta para ASN atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Banten untuk tidak terpengaruh dengan isu mutasi, rotasi dan promosi yang menurut Andika pasti akan dilaksanakan cepat atau pun lambat. Andika berjanji, dirinya dan Gubernur Banten Wahidin Halim akan melakukan penilaian secara objektif dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi tersebut.
“Jadi ASN sebaiknya bekerja saja dengan baik dan sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya. Tidak usah malah kasak-kusuk dan menjadi resah,” kata Andika saat memberikan sambutan pada apel pagi awal bulan ASN Pemprov Banten di Lapangan Masjid Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (6/11).
Dikatakan Andika, mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov Banten merupakan kewenangan Gubernur dan dirinya yang diperbolehkan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pasangan kepala daerah terpilih enam bulan setelah resmi dilantik menjadi pasangan kepala daerah. “Sekarang ini saya dan Pak Gubernur masih melakukan kajian-kajian untuk kepentingan (mutasi, rotasi dan promosi) tersebut,” kata Andika.
Lebih jauh Andika mengapresiasi tingkat kehadiran ASN Pemprov Banten pada apel tersebut. Dari 4 ribuan ASN Pemprov Banten, kata Andika, menurut daftar hadir yang diterimanya mencapai 2 ribuan lebih ASN. “Jadi lebih dari 50 persen. Ini menunjukkan kepatuhan yang tinggi dari ASN Pemprov Banten. Mudah-mudahan hal ini diikuti oleh kinerja dan komitmen serta integritasnya yang juga bisa baik dan tinggi,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Andika kembali mengingatkan agar para ASN di lingkungan Pemprov Banten bekerja sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat Banten. Menurutnya, hal itu adalah tujuan utama dari keberadaan ASN. “Selebihnya itu tidak ada. Yang utama dan pertama ya melayani masyarakat. Jadi ukurannya jelas, kerja ASN itu ya kalau masyarakat terlayani, itu yang penting,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebelumnya, dalam acara penutupan Diklatpim IV pejabat eselon IV pemda di Banten dan Kemenlu, di Gedung BPSDM Provinsi Banten, Andika dengan nada geram mengungkapkan, masih ada sejumlah OPD atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten yang tidak memiliki sistem manajerial yang baik. Wagub merujuk kepada tidak satu visi-misinya antara pejabat pimpinan OPD dengan pejabat-pejabat di bawahnya sebagai pelaksana dari kebijakan sang pimpinan OPD.
Diulas Andika, persoalan yang terjadi di OPD tersebut salah satunya disebabkan oleh tidak dimilikinya kompetensi yang memadai dan sesuai dengan jabatannya oleh para pejabat di OPD bersangkutan. Oleh karena itu diklatpim disebut Andika sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi para pejabat ASN tersebut. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
