SERANG – Langkah Pemprov Banten menekan angka pengangguran di Banten dinilai kurang kreatif. Padahal, potensi lapangan pekerjaan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan banyaknya proyek pembangunan berskala nasional di Banten.
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Encop Sofia mengatakan, tingginya angka pengangguran merupakan ironi di tengah potensi yang dimiliki Banten. Itu karena Pemprov tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada. “Saya kira itu sebenarnya ironi ya,” katanya seusai menghadiri acara KAHMI Banten di Lingkungan Boru, Banjarsari, Cipocokjaya, Kota Serang, Kamis (9/11).
Encop membeberkan, potensi lapangan pekerjaan itu antara lain ada 12 proyek strategis nasional (PSN) di Banten dan Banten dipercaya untuk pembangunan balai besar pengembangan latihan kerja se-Indonesia. Selain itu, Banten juga dapat program kuota 30 orang setiap tahun untuk magang di Jepang. “Banten banyak sekali potensi. Seharusnya pemprov bisa menggali dengan optimal,” ujar Encop.
Kata Encop, Pemprov bisa mendesak pemerintah pusat membuat kesepakatan untuk memberikan kuota tenaga kerja lokal dalam pengerjaan proyek-proyek nasional di Banten. “Ini tinggal bagaimana sekarang Disnakertrans bekerja sama dengan balai latihan kerja yang ada di Banten dioptimalkan. Sayang banyak program tidak dioptimalkan oleh dinas terkait,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Agoes Soebeno mengungkapkan, berdasarkan data ketenagakerjaan Banten tingkat penggangguran di Provinsi Banten pada Agustus 2017 tertinggi nomor dua di Indonesia. Kata dia, jumlah penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 5,08 juta orang dari jumlah penduduk 12,2 juta. Ada penurunan 11 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016. “Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 8,92 persen pada 2016, menjadi 9,28 persen Agustus 2017. TPT ini didominasi lulusan SMK mencapai 14,75 persen,” katanya.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, angka pengangguran di Banten mencapai 462.000 orang. Untuk keluar dari permasalahan tersebut, dia berharap kabupaten kota bisa menambah alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengentasan pengangguran. (Fauzan D/RBG)
