CILEGON – Naiknya besaran APBD Kota Cilegon tahun 2018 mendatang dari tahun sebelumnya yakni dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 1,9 triliun lebih otomatis juga menaikan anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel). Tahun 2018 DPW-Kel naik menjadi sebesar Rp 82 miliar.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ati Marliati usai berlangsungnya kegiatan ekspose sarana dan prsasarana wilayah (Sarpraswil) DPW-Kel Tahun Anggaran 2017, di aula Bappeda Kota Cilegon, Selasa (28/11).
“Terkait dengan kesempurnaan pelaksanaan, dalam rangka optimalisasi kegiatan DPW-Kel kami terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan pelaksanaan dengan melakukan koordinasi, konsultasi, dan monitoring ke lapangan untuk mengawali kegiatan ini. Pemkot Cilegon juga menggandeng pihak Kejaksaan Tinggi Kota Cilegon,” kata Ati.
Ati mengklaim bahwa Kota Cilegon merupakan satu-satunya Kota di Indonesia yang berani mengambil kebijakan pembangunan DPW-Kel. “Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi program DPW-Kel yang bersumber dari APBD yang dituangkan dalam Perwal nomor 34 tahun 2015. Hal ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang telah berani mengambil kebijakan pembangunan DPW-Kel yang insya allah dapat berjalan dengan baik di Kota Cilegon,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati mengungkapkan program DPW-Kel ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Pemerintah mengamanatkan untuk Kelurahan agar dialokasikan 5% dari jumlah APBD di luar dana alokasi khusus. Regulasi tersebut pada hakikatnya memberikan ruang dan peningkatan peran bagi Kelurahan untuk membangun wilayahnya,” ucapnya.
Kata Sari, program DPW-Kel merupakan program yang sudah diinisiasi oleh Pemkot Cilegon dari tahun 2015 sebelum pemerintah pusat melakukan program yang sama. “Ketika pemerintah pusat baru mengatur lebih lanjut tentang amanat Undang-undang dalam Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan APBD tahun 2018, Pemerintah Kota Cilegon telah menginisiasi kebijakan tersebut sejak tahun 2015 melalui Peraturan Wali Kota nomor 34 tahun 2015,” ujarnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
