Bappeda Banten
SERANG – Pemutakhiran basis data terpadu terus dilakukan sebagai langkah mendukung program pembangunan daerah berbasis data. Selain sebagai proses validasi data, pemutakhiran tersebut dilakukan untuk pembangunan dengan konsep tematik, spasial, holistik integratif, serta langkah sinergis menyelesaikan problem kemiskinan di Provinsi Banten.
Sebagai langkah membangun sinergisitas antara provinsi dan kabupaten kota, Pemprov Banten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten melakukan koordinasi akbar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Banten yang berlokasi di Jalan Serang-Pandeglang, Senin (20/11). Rapat tersebut diikuti pejabat eselon III dan IV Pemprov Banten, perwakilan Kabupaten Kota hingga kecamatan.
Ketua TKPK Provinsi Banten yang juga Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam pengerahannya yang disampaikan melalui Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina menyampaikan, tujuan pembentukan Provinsi Banten sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten. “Pembentukan Provinsi Banten akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah,” katanya.
Ia kemudian memaparkan gambaran tentang prosentasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten yang dibagi sebarannya sesuai wilayah pedesaan dan perkotaan. (lihat grafis). “Penting kiranya updating data untuk memberikan landasan kepada Gubernur menjalankan program,” papar Hudaya.
Menurutnya, efektivitas penanggulangan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama. Sebab, kemiskinan akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. “Kondisi ril IPM di kabupaten kota masih cukup memprihatikan. Salah satu penyebabnya program belum menjadi efektif,” katanya.
Kata dia, ada korelasi pendidikan dengan kemiskinan dan pengangguran. Idealnya, semakin baik partisipasi pendidikan amin baik proses adaptasinya dalam hidup. “Walaupun angka pengangguran didominasi lulusan SMK. Ini sebuah kondisi yang perlu kita cermati. Jangan-jangan kehadiran sekolah belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan di kita,” katanya.
Bappeda Banten
Untuk itu, kata Hudaya, cara kerja sinergi menjadi penting. Namun, harus dibarengi dengan perlunya meningkatakan kapasitas bersama pihak untuk bertindak secara sinergi. “Sinergi bukan hanya sekadar koordinasi, tapi harus bisa meningkatkan kapasitas untuk penyelesaian masalah. Sadar dengan tugas masing-masing karena kemiskinan menjadi tugas kita bersama,” jelasnya.
Kata dia, kemiskinan tidak hanya bisa mengandalkan anggaran Pemerintah Daerah semata. Kemiskinan butuh kerjasama stakeholder dan peran bersama antara pemerintah, dunia usaha dan akademisi. “Tiga pihak ini punya peran besar. Hadirnya akademsi akan mengadirkan indikator pembangunan yang berbasis riset. Untuk itu upaya kita mencermati kembali visi misi gubernur kita, kita sebagai langkah bersama secara bertahap menyelesaikan kemiskinan baik dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan sebagainya,” papar Hudaya.
Ia mengatakan, koordinasi tersebut akan menghantarkan pada cara pandang yang praktis, sinergi untuk mewujudkan Banten yang maju, berdaya saing, sejahtera dan berakhlaqulkarimah. Ia pun memaparkan jurus penanggulangan kemiskinan daerah. Di antarnya, perluasan kesempatan akses layanan kesehatan, akses pendidikan, pengembangan perekonomian. Lalu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasistas, perlindungan sosial, dan penataan kelembagaan TKPK.
Setelah paparan tersebut, rakor yang berlangsung dua hari ini diisi dengan rangkaian dialog. Sesi pertama diisi Sekretariat Wakil Presiden Indonesia atau TN2PK Dr Ardi Aji yang mengulas kebijakan pendataan rumah tangga miskin melalui mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten yang mengulas hasil PBDT. Keduanya dipandu Tb Sukmawijaya.
Sesi selanjutnya dialog mengulas program pro-poor perlindungan sosial komperehensif. Dialog ini menghadirkan Korwil PKH Provinsi Banten, Direktur BPJS Divre XIII dan IV, Kepala Divre Bulog DKI Jakarta, Ketua Baznas Banten dan Ketua Forum CSR Kesos Provinsi Banten.
Dialog masih berlanjut dengan tema program pro poor pelayanan dasar dan pembangunan berkelanjutan. Rakor kemudian mengadendakan rencana tindak lanjut MPM kabupaten kota dan kesepakatan pelaksanaan RKTL mekanisme pemutakhitran mandiri (MPM) di kabupaten kota. (ADVERTORIAL/BAPPEDA PROVINSI BANTEN)
