“Dengan harapan pengelolaan keuangan daerah pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan penuh tanggung jawab sesuai UU yang berlaku,” pungkas Edi.
Edi menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5-13 Desember dengan diikuti oleh 50 orang peserta dari bendahara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, wakil Bupati Lebak Ade Sumardi yang secara resmi membuka kegiatan mengatakan, ini adalah tindak lanjut dari UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No.71 Tahun 2010 tentang sistem akutansi pemerintahan.
“Diklat ini dilaksanakan dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik atau Clean Goverment and Clean Governace, dimana pemerintahan yang baik dan bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akutanbilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat,” ungkapnya.
Lebih lanjut wakil Bupati mengatakan, bahwa diklat ini memiliki esensi yang sangat strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai aparatur yang profesional di bidang perbendaharaan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Diklat ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kembali ke unit kerjanya masing-masing sudah mampu menyusun anggaran dan tugas pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dengan baik,” terangnya. (Omat/twokhe@gmail.com).
