TANGERANG – Sekitar 200 warga Kampung Bawah, Panungganganbarat, Cibodas hanya bisa pasrah melihat rumahnya digusur aparat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Rabu (6/12). Rengek tangisan mereka, tak mampu meluluhkan hati petugas melakukan pembongkaran.
Sebanyak 450 petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan polisi dikerahkan dalam penggusuran tersebut. Menggunakan tiga alat berat, dalam tempo empat jam, puluhan rumah warga yang sebagian besar semi permanen itu sudah rata dengan tanah.
Pantauan Radar Banten, sekira pukul 08.00 WIB, sebelum penggusuran, ratusan warga sempat melakukan perlawanan. Warga berteriak-teriak memprotes aksi penggusuran. Warga berdalih, sebelumnya mereka tidak diinformasikan kalau hari ini (kemarin-red) akan ada penggusuran. Namun, protes warga tidak dianggap. Petugas tetap melakukan penggusuran dengan dalih mereka menempati tanah milik negara.
Menurut salah seorang warga, Ferawati (34), mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai penggusuran ini. ”Dari RT atau RW juga enggak ada yang ngasih tahu kalau kita mau digusur. Seenggaknya, kalau kita dikasih tahu, kita bisa siap-siap dulu,” kata Fera sambil mengangkut barang.
Ipang (8) anak dari Fera tampak menangis melihat rumahnya telah hancur menjadi puing-puing. Begitu juga Nandu (12) siswa kelas 6 SD, anak tetangga Fera ini menangis karena tak sempat mengangkut buku-buku sekolahnya. Suara tangisan juga meledak dari ibu-ibu lain.
Warga lainnya, Saniah (38) malah merasa diperlakukan seperti binatang oleh aparat Pemkot Tangerang. ”Ngusir seenaknya begini, kayak ngusir binatang saja,” teriak Saniah kesal.
Camat Cibodas Gunawan Priahutama membantah aksi penggusuran ini tanpa pemberitahuan ke warga. Dia berdalih, jauh hari sebelum penggusuran, pihaknya telah mengundang warga untuk berembuk. Termasuk menyebarkan surat edaran ke warga.
”Pada 27 November mereka (warga-red) juga sudah kami undang untuk datang ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Tapi nyatanya setelah ditunggu, warga tidak datang. Perjalanan ini juga cukup panjang, kita sudah rapat dengan dinas dan polres,” ujar Gunawan.
Gunawan menegaskan, dalam penggusuran ini warga tidak akan diberikan uang kerohiman. ”Sebab mereka menempati tanah milik pemerintah. Ini kan tanah untuk fasos-fasum. Pembangunan ini toh juga nantinya untuk masyarakat,” tegasnya.
Lurah Panungganganbarat, Ahyar Herudin menerangkan, setelah digusur, di lahan bekas warga itu akan dibangun bangunan SMP Negeri. ”Warga Panungganganbarat sampai saat ini belum memiliki SMP Negeri. Ini agar warga kami tidak kesulitan masuk sekolah negeri maka akhirnya kami putuskan untuk menggunakan fasos fasum ini untuk membangun gedung SMP,” pungkasnya. (mg-17/asp/sub/RBG)
