SERANG – Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang di Kecamatan Ciruas molor. Sebelumnya, Pemkab menargetkan bahwa pembangunan fisik berupa gedung dapat diawali pada 2018. Namun, target itu tidak akan berjalan mulus karena tekendala lahan.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pihaknya ingin terlebih dulu menyelesaikan pengadaan lahan untuk Puspemkab Serang. Karena belum semua lahan dibebaskan. “Yang kita kejar ini pengadaan lahan dulu yang sempat tersendat,” katanya kepada Radar Banten di halaman Pemkab Serang, Senin (18/12).
RelatedPosts
Saat ini Pemkab Serang baru merampungkan pembebasan lahan 40 hektare dari kebutuhan 60 hektare di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas.
Pandji mengatakan, sisa lahan 23 hektare sedang diupayakan untuk dibebaskan. Lahan itu akan dijadikan sebagai jalan utama menuju puspemkab. “Walaupun ini lahan penunjang, tapi ini akses untuk masuk puspemkab. Minimal untuk lewat kendaraan proyek,” ujarnya.
Dikatakan Pandji, tim appraisal sudah melakukan penilaian untuk lahan seluas 23 hektare itu. Pemkab juga sudah melakukan pemetaan untuk membangun akses jalan puspemkab. “Tinggal pembayaran saja. Semuanya sudah berjalan,” tukasnya.
Menurut Pandji, pengadaan lahan itu ditargetkan selesai tahun ini juga. Kalaupun tidak, akan diselesaikan pada 2018. Untuk pembangunan fisiknya, Pemkab Serang mencanangkan baru memulai pembangunan di 2019. “Dalam pengadaan lahan ini, kita mengedepankan unsur kehati-hatian,” terangnya.
Untuk pembangunan puspemkab, kata Pandji, Pemkab Serang menyiasati bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jika hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten Serang, dikhawatirkan menguras alokasi dana pembangunan lainnya. “Kita juga kan punya program prioritas lain seperti perbaikan jalan dengan beton,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, pembangunan puspemkab harus segera terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Kemarin itu di Banggar (Badan Anggaran) 2018 harus sudah ada yang dibangun, baik kantor bupati maupun gedung dewan,” katanya.
Dikatakan Zaenal, Pemkab Serang berencana untuk mengundurkan pembangunan fisik pada 2019 dikhawatirkan akan melampaui masa periode kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa. “Kalau 2019 baru dibangun, berarti kan tinggal dua tahun lagi masa kepemimpinannya. Takut enggak keburu, masa periodenya keburu habis,” ucapnya.
Menurut Zaenal, jika puspemkab belum bisa dibangun dalam waktu dekat, setidaknya Pemkab Serang dapat memindahkan beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) ke wilayah Kabupaten Serang dengan sistem sewa gedung. Hal itu agar dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Seperti perpustakaan daerah, Satpol PP, BPBD, itu kan lokasinya masih di kota (Kota Serang-red). Sementara, pelayanannya untuk masyarakat kabupaten,” terangnya.
Zaenal menyarankan, jika Pemkab Serang tidak mampu menganggarkan dana untuk pembangunan puspemkab, harus mencari inisiasi pendanaan lainnya. Yaitu, dengan melakukan pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. (Rozak/RBG)
