SERANG – Gempa yang terjadi di Lebak tidak bisa dipandang sebagai bencana biasa. Bencana akibat gerak lempengan bumi ini harus diantisipasi dengan menyiapkan konstruksi rumah tahan gempa.
Konsep tersebut didesain untuk menanggulangi kemungkinan gempa yang masih belum bisa terdeteksi. Apalagi, tiga hari pascagempa berkekuatan 6,1 skala richter di Lebak pada Selasa (23/1) lalu, masih terjadi gempa susulan sampai tiga kali dalam sehari.
Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Banten Laksamana Pertama Eden Gunawan mengatakan, perlu dirumuskan konstruski rumah tahan gempa di Lebak dan daerah rawan gempa lainnya. “Saya kira ke depan dan mulai sekarang kita harus menyiapkan rumah tahan gempa,” katanya kepada Radar Banten, Senin (29/1).
Terlebih Banten masuk sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Kata Eden, tren gempa kerap terjadi di daerah Jawa seperti Jogjakarta, Ciamis, Cilacap, dan Banten. “Banten itu sudah di ring of fire, jadi Banten akan selalu kena gempa,” katanya.
Kata dia, rumusan konstruksi rumah tahan gempa sudah seharusnya dilakukan. Modelnya bisa mengacu pada Barrataga ‘dome’ di Dusun Nglepen, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman. “Ada beberapa trik, yang melingkar (seperti Kabupaten Sleman-red) bagus juga seperti kubah dan saling menopang,” ujar Eden.
Kata dia, ada beberapa konstruksi dari bahan bambu. Apalagi, jika di Lebak masih cukup persediaan bambunya. “Dia akan tahan, karena kalau pakai konstruski seperti biasa itu enggak mungkin, pasti retak,” ujarnya.
Meski harganya lebih mahal, kata Eden, konsep minimalis kotak juga sedang menjadi tren. Selain itu, bangunan bisa menggunakan kuda-kuda baja ringan. “Harganya sedikit mahal dari kuda-kuda kayu, namun lebih tahan lama dan bebas perawatan, sehingga lebih ekonomis,” ujarnya.
Apapun model yang akan diterapkan, Eden mengatakan, yang terpenting bangunan dibuat sederhana. Dalam pembangunannya juga memerhatikan perencanaan, budgeting dan monitoring yang matang. “Agar biaya pembangunan dapat ditekan, semua proses harus dilakukan secara ketat, baik dari pengadaan material, penggunaan material, dan waktu pelaksanaan. Sedikit saja meleset akan berpengaruh banyak terhadap biaya,” pesannya.
Karenanya, lanjut perwira tinggi TNI Lulusan Akabri Laut Angkatan 1984 ini, pemerintah perlu melibatkan profesional yang memahami soal konstruksi pembangunan. Mulai dari pakar dari kelembagaan swasta hingga perguruan tinggi. “Selama ini belum pernah dilibatkan, kalaupun baru-baru diikutkan hanya sebatas seremonial. Padahal ini penting untuk perencanaan ke depan,” katanya.
Selain menyoroti bangunan rumah, Eden menyarankan agar pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, masjid dijauhkan dari daerah rawan longsor. “Bangunan umum juga hindari daerah rawan untuk menghindari kemungkinan korban yang lebih besar,” katanya.
Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, bahwa program rumah tidak layak huni (RTLH) pada program penanggulangan kemiskinan di Banten dapat disalurkan untuk bantuan pembangunan rumah di daerah bencana. “RTLH bisa, pokoknya program kemiskinan bisa,” katanya.
Ia menyatakan, bahwa pihaknya sedang menyiapkan dana tak terduga (DTT) untuk penanggulangan pasca bencana. Pihaknya juga sudah mengoordinasi semua OPD terkait seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk penanganan pasca bencana.
Menurut Ranta, mekanisme pencairan DTT membutuhkan waktu cukup lama. Sebab, perlu ada pengajuan dari Kabupaten Lebak ke Gubernur Banten. Selanjutnya, pihak Pemprov membuat Pergub dan meminta persetujuan DPRD. “DTT itu kan tidak bisa sendirian. Ada persetujuan DPRD. Berapa nilainya, itu dibuat (usulan) dari kabupaten dulu mengajukan berapa. Oleh karena itu, totality-nya perlu diverifikasi,” ujarnya. (Supriyono/RBG)
