SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Asep Rahmatullah sepakat jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Banten Global Development (BGD) untuk dibubarkan.
Menurut Asep, selama ini BGD tidak menunjukkan perkembangan yang positif untuk daerah Banten, meski pemerintah terus mengucurkan tambahan modal.
“Untuk efisiensi dan perbaikan BUMD ke depan, saya rasa tidak ada masalah (pembubaran),” kata Asep saat dijumpai di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, setelah menghadiri acara KONI Provinsi Banten, Selasa (6/2).
Jika BGD dibubarkan, lanjut Asep, pemerintah tetap perlu mempertahankan anak perusahaan yang sampai saat ini masih aktif dan menunjukkan dampak baik.
“Nanti anak perusahaan menjadi BUMD tunggal, tidak berada di bawah PT BGD,” kata Asep.
BGD dari awal didirikan banyak yang harus dikoreksi dari sisi core bisnis dan dividen. Bahkan masuk ke dalam evaluasi Kemendagri saat pemerintah memberikan tambahan modal.
“Dari evaluasi dan audit pak gubernur, BGD akan dievaluasi, dan pak gubernur akan membuat BUMD baru. Dan kita lagi mengkaji dan mempertimbangkan apakah BGD dipertahankan atau tidak. Karena bukan sekadar membubarkan, tapi bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyertaan modal yang sudah disertakan ke BGD,” papar Asep.
Terlebih, lanjut Asep, posisi PT BGD sampai sekarang masih sebagai pemegang saham Bank Banten. Sehingga, sebelum pembubaran dilakukan, pemerintah perlu mengalihkan saham dari milik BGD ke milik pemerintah.
“Ini persoalan di Perda. Sekarang naskah akademik sudah jadi, tinggal pemerintah mengusulkan ke Bappeda untuk bersama dibahas,” katanya.
Pembubaran PT BGD pun menurut Asep harus berdasarkan kesepakatan bersama DPRD Banten, mengingat proses pembentukannya pun melibatkan DPRD Banten.
Agar kondisi seperti BGD tidak terjadi di BUMD lain, BUMD harus punya perencanaan bisnis yang jelas. “Apa yang harus ditangani, karena di Banten banyak yang harus ditangani. Lalu SDM nya pun jangan asal,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui jika PT BGD memiliki banyak masalah. Terkait PT BGD yang selalu bermasalah termasuk soal tidak taat pajak, WH pun mengaku dalam waktu dekat akan segera menyampaikan hasil evaluasi dan investigasi terhadap BGD yang telah dilakukannya. “Sekarang belum bisa kami publish. Kalau memang nanti tidak bisa disembuhkan, BGD ya kita bubarkan,” tegasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
