TANGERANG – Polisi menyelidiki kasus ambrolnya dinding underpass Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta yang mengakibatkan tewasnya Dianti Diah Ayu Cahyani Putri. Dugaan pembangunan terowongan kereta bandara tak sesuai spesifikasi.
Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombespol Ahmad Yusep Gunawan menyatakan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti-bukti terlebih dahulu. Terkait peristiwa ambrolnya tembok underpass yang mengakibatkan Putri meninggal dunia. ”Kami akan mendalami kasus ini, mencari penyebab ambrolnya tembok tersebut sampai merenggut korban jiwa,” katanya.
“Saksi-saksi akan kami panggil, baik kontraktor, pengelola kereta api, warga yang pertama melaporkannya. Sejauh ini, kami belum bisa menyimpulkan apakah kesalahan konstruksi atau bencana alam. Sampai ada hasil dari Puslabfor dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP),” tambahnya.
Paginya, Polres Bandara Soekarno Hatta juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) usai seluruh korban berhasil dievakuasi. Kemudian, sekira pukul 12.30 WIB, Tim Puslabfor Mabes Polri juga memeriksa dan menganalisa penyebab runtuhnya tembok dan tanah. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menyatakan akan memanggil pihak terkait seperti PT Kereta Api Indonesia, Kementerian Perhubungan, kontraktor pembangunan underpass untuk melakukan evaluasi terkait ambrolnya dinding tersebut. ”Kami akan panggil lembaga terkait tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban,” terangnya saat meninjau lokasi dinding ambrol Perimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta.
Ia menyatakan, kedatangannya kemarin untuk memastikan dan melihat langsung kondisi yang terjadi. Selain itu, agar bisa memastikan kejadian ambrol ini, kesalahan konstruksi atau kejadian alam yang di luar perhitungan. ”Kami akan menganalisanya, supaya peristiwa ini tak terulang lagi dan membahayakan masyarakat,” ucapnya
Alvin mengapresiasi tim evakuasi yang telah bekerja keras dan berjuang menyelamatkan korban dari timbunan tanah longsor dan dinding sepanjang 20 meter. ”Evakuasi berjalan sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi saya apresiasi kinerja tim penyelamat untuk mengeluarkan korban,” tukasnya.
Terpisah, pakar rekayasa konstruksi ITB Herlien Dwiarti Soemari menilai ketidakpedulian menjadi isu utama yang perlu dicermati dan dianalisis dalam kejadian ambrolnya tembok di underpass Bandara Soetta. Dia mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan konstruksi yang terjadi baik pada proses pembangunan maupun setelah selesai pembangunan. “Pada tahap perencanaan bisa saja dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku sehingga mengakibatkan salah desain. Lack of knowledge serta kurangnya integritas sebagai perancang dan tidak cinta profesi bisa jadi faktor penyebab kegagalan konstruksi,” kata Herlien, kemarin (6/2).
Pada tahap konstruksi, kesalahan juga bisa terjadi. Misalnya material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kurangnya keahlian dan serampangan dalam proses pengerjaan, dan kesalahan lainnya. Kesalahan dan ketidakpedulian ini juga bisa terjadi pada tahap pemeliharaan. “Karena itu, audit investigasi sangat perlu dan harus dilakukan. Harus ada yang bertanggung jawab jika ada kecelakaan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini,” ungkap Herlien.
Hal penting lainnya, lanjut Herlien, adalah adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah atas kegagalan konstruksi. Selama ini, Herlien melihat tidak ada sanksi yang diberikan sehingga kegagalan konstruksi tidak menjadi pelajaran bagi pihak lain dan akan terus berulang. ”Jika tidak ada sanksi, hal yang sama akan berulang dan berulang terus. Karena toh tidak akan dimintai tanggung jawab apa-apa,” jelas dia.
Herlien mengatakan, jika memungkinkan, audit jangan hanya sebatas investigasi. Melainkan hingga tahap forensik. Dengan audit forensik, kesalahan pada kegagalan konstruksi bisa dilihat dengan lebih mendalam. ”Hasilnya harus ditindaklanjuti. Bukan cuma diarsipkan,” ucap Herlien.
Dengan kondisi seperti ini, bangunan dan infrastruktur umum yang digunakan untuk kepentingan banyak orang harus diaudit sebagai bentuk antisipasi. ”Ini perlu sekali dilakukan,” ujarnya.
Mengenai sanksi yang diberikan, Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Syarif Burhanuddin mengatakan, pihaknya tidak akan ragu lagi untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. “Sesuai dengan undang-undang, yang paling berat itu adalah pencabutan sertifikat badan usaha,” tutur Syarif yang juga dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.
Kepala Balitbang Kementerian PUPR yang juga anggota KKK Danis H Sumadilaga mengatakan, pihaknya telah memiliki daftar proyek infrastruktur yang masuk kategori risiko tinggi. Proyek-proyek tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari KKK.
“Kriteria yang termasuk high risk itu sudah ada. Misalnya jembatan dengan panjang lebih dari 100 meter harus ada sertifikat layak fungsi. Untuk bendungan juga begitu,” jelas dia.
Sementara untuk bangunan gedung, lanjut Danis, sertifikasinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Di DKI Jakarta misalnya. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang bertanggung jawab untuk menilai kelayakan bangunan gedung tersebut. ”Mereka akan melihat mulai dari desain, pelaksanaan, hingga perawatannya. Mereka juga akan melihat siapa kontraktor, konsultan, dan pengawasannya,” terang Danis. (mg17-you/RBG)
