SERANG – Meskipun telah menempati gedung baru sejak 2017 di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocokjaya, anggaran perjalanan dinas dan rapat di luar daerah anggota DPRD Kota Serang masih membengkak di tahun anggaran 2018 ini. Padahal, gedung yang baru dibangun pada 2016 lalu itu sudah menelan anggaran sampai Rp45,7 miliar.
Dalam gedung itu, Pemkot Serang juga telah memenuhi kebutuhan ruangan bagi para Wakil Rakyat yang terhormat mulai dari ruang fraksi yang representatif, ruang aspirasi, hingga ruang rapat paripurna yang megah. Sebelum gedung itu jadi, para anggota DPRD berjanji untuk mengefisiensikan anggaran rapat di luar gedung DPRD. Namun, dalam APBD Kota Serang tahun ini, anggaran untuk perjalanan dinas masih besar.
Berdasarkan informasi yang diterima Radar Banten, anggaran perjalanan dinas terdapat di beberapa jenis belanja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Serang. Berdasarkan data APBD Kota Serang tahun anggaran 2018, anggaran perjalanan dinas luar daerah, antara lain kunjungan pimpinan dan anggota luar daerah yang angkanya mencapai Rp9,45 miliar, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp3,66 miliar, evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPj sebesar Rp1,69 miliar, serta evaluasi dan rekomendasi LKPPD Rp839,46 juta. Selain itu, pada jenis belanja peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah terdapat anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp8,13 miliar. Anggaran itu belum termasuk perjalanan dinas dalam daerah yang jumlahnya juga mencapai ratusan juta rupiah. Sementara, anggaran untuk rapat-rapat alat kelengkapan dewan mencapai Rp2,16 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Amanudin Toha mengatakan, dengan adanya gedung baru maka pihaknya meminimalkan kegiatan rapat di luar gedung. “Rapat sudah tidak lagi di hotel,” ujar Aman, Senin (12/2).
Namun, tambahnya, diakui masih ada anggaran sewa gedung untuk menyelenggarakan rapat yang melibatkan banyak orang. Disebutkan, evaluasi dan rekomendasi LKPj adalah kegiatan panitia khusus (pansus) yang memang mengharuskan rapat di luar gedung DPRD. “Karena kalau di dalam gedung dewan tidak cukup,” ungkapnya.
Kata dia, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah juga masih diperbolehkan dilakukan di luar karena melibatkan banyak orang. Sementara, anggaran perjalanan dinas hanya untuk konsultasi dan kunjungan kerja. (Rostinah/RBG)
