SERANG – Tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten akan disesuaikan dengan beban kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta.
Ranta menjelaskan, meski pegawai memiliki pangkat atau eselon yang sama, tunjangan kinerjanya tidak akan sama, melainkan disesuaikan dengan beban kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) tempatnya bertugas.
“Tidak sama, yang kerja di UPT pendapatan dengan di tempat lain beda tunjangannya, karena beban kerjanya kan beda juga,” papar Ranta, Selasa (13/2).
Dijelaskan Ranta, untuk menerapkan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan analisa jabatan (anjab). Analisa tersebut terkait kapasitas pegawai, kebutuhan pegawai di suatu OPD, serta kebutuhan anggarannya.
Anjab sendiri menurut Ranta tidak hanya dilakukan di Banten, namun juga di daerah lain. Tujuannya agar terjadi pemerataan pegawai di setiap OPD yang ada di pemerintahan.
Dengan adanya anjab ini, sehingga tidak terjadi penumpukan pegawai di salah satu OPD sedangkan di OPD lainnya terjadi kekosongan. “Begitu juga dengan TKS (tenaga kerja sukarela) nya, berapa yang dibutuhin,” ujarnya.
Dijelaskan Ranta, proses anjab telah selesai, namun untuk melakukan kebijakan sesuai anjab tersebut masih menunggu keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
