SERANG – Jabatan Ketua DPD Golkar Kota Cilegon sudah diisi pelaksana tugas (plt) ketua. Ini dilakukan pasca Walikota Cilegon nonaktif Tb Iman Ariyadi yang juga Ketua DPD Golkar Cilegon terjerat kasus dugaan suap perizinan amdal Mal Transmart.
Pengisian jabatan pelaksana tugas di posisi ketua DPD Golkar Cilegon dibenarkan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah. Tatu menyebut sudah menetapkan sekjennya Bahrul Ulum sebagai Plt. Kata Tatu, keputusan tersebut sudah ditetapkan pada rapat pleno bulan lalu. “Sudah kita tetapkan, waktu itu plenonya berbarengan dengan pleno pembahasan munaslub (musyawarah nasional luar biasa-red),” katanya kepada Radar Banten di halaman Pemkab Serang, Selasa (13/2).
Tatu mengatakan, penetapan jabatan Plt seiring dengan instruksi dari DPP Golkar karena saat itu memasuki masa verifikasi faktual partai politik yang sedang dilakukan oleh KPU. “Waktu itu kita siapkan Plt agar melengkapi administrasi saja. Sekarang kalau misalkan dibutuhkan Plt berarti kan sudah ada Pak Ulum (Bahrul Ulum-red) itu,” ujarnya.
Meski demikian, Tatu memastikan kondisi kepengurusan DPD Golkar Kota Cilegon dalam kondisi stabil. Ia memastikan semua kepengurusan berjalan seperti biasa. “Hanya saja, ada mekanisme dari DPP untuk menunjuk Plt. Kalau kepengurusan semuanya berjalan,” kata Bupati Serang ini.
Dikatakannya, penunjukan Bahrul Ulum sebagai Plt Ketua DPD Kota Cilegon semata-mata untuk mempermudah proses komunikasi saja. Menurutnya, Bahrul Ulum yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten akan mudah berkomunikasi dengan DPD Golkar kabupaten kota lain. “Nanti Pak Ulum ini yang akan membawa sampai ke musdalub (musyawarah daerah luar biasa-red),” terangnya.
Kendati demikian, Tatu belum bisa memastikan kapan Musdalub DPD Golkar Kota Cilegon akan dilaksanakan. Tatu mengaku masih menunggu proses hukum Iman Ariyadi sampai selesai. “Kita lihat perkembangan dulu. Pak Iman juga kan masih masa sidang. Kita juga terus melakukan komunikasi dengan Pak Iman,” jelasnya.
Sementara, Iman Ariyadi yang sempat ditemui Radar Banten di Rutan Klas II Serang menyatakan, sesungguhnya kepengurusan Golkar Cilegon sudah berjalan tanpa dipimpin dirinya secara langsung. “Tidak ada kendala, karena kan sistemnya di kepengurusan sudah berjalan,” ujarnya saat ditemui pekan lalu.
Terkait koordinasi yang dilakukan pengurus soal roda organisasi, hal tersebut tidak menjadi kendala. Sebab, lanjutnya, terkadang pengurus Golkar Cilegon menjenguknya di rutan sekalian berkoordinasi. “Kalau koordinasi jalan terus, kadang-kadang kan pengurus nengok ke sini. Dukungan Golkar besar buat saya hingga saat ini. Saya kira juga Bu Tatu juga sudah jenguk saya ke sini,” jelasnya.
Dihubungi pada Jumat (9/2), Sekretaris DPD Golkar Cilegon Sutisna Abbas enggan berkomentar lebih jauh. “Kalau soal itu (penunjukkan Plt Ketua Golkar Cilegon-red), langsung aja ke wakil ketua Pak Nasir. Maaf ya. Saya enggak komentar jika yang ditanyakan soal itu,” kata Sutisna.
Hal yang sama juga terjadi ketika Radar Banten menanyakan kepada M Nasir yang menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Cilegon. “Waduh, kalau soal itu, bukan kewenangan saya. Langsung saja ke Pak Sutisna. Karena beliau kan sekjen nya,” imbuhnya.
Sementara itu, Bahrul Ulum yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp tadi malam membenarkan jika pleno tentang Plt Ketua Golkar Cilegon telah dilaksanakan. Namun, dirinya mengaku belum bisa berbuat banyak di tubuh DPD Golkar Cilegon lantaran menunggu keputusan hukum tetap atas kasus Iman. “Pleno tentang plt sudah dilaksanakan, tapi akan diberlakukan setelah Pak Iman inkracht,” ujarnya singkat. (Umam-Rozak/RBG)
