SERANG – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyelenggarakan forum rencana kerja perangkat daerah tahun 2019 di Aula Rapat Lantai III Kantor BPKAD Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (14/2)
Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Komisi III DPRD Provinsi Banten, Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bapeda) Provinsi Banten, Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Serang serta Perwakilan BPKAD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy S Mulya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan awal dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang akan dimasukan pada rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi banten tahun 2019. “Kegiatan ini merupakan awal dari penyususnan program dan kegiatan,” ujarnya.
Nandy menjelaskan, BPKAD memiliki fungsi ganda yaitu sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertindak selaku pengguna anggaran/barang dan berfungsi juga selaku peabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah serta selaku pejabat penata usaha barang pada sebagai bendahara umum daerah (BUD) pengelola
BPKAD mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten senilai Rp11,36 triliun selaku fungsi pengguna anggaran hanya bertanggung jawab sebesar pagu anggaran sebesar Rp45 milyar rupiah dan selaku SKPKD sebesar Rp4,99 triliun. Sedangkan selaku pejabat penata usaha barang pada pengelola, BPKAD mengelola barang milik daerah aset Provinsi Banten tahun 2017 senilai Rp12,6 triliun belum termasuk P3D. “Sebagaimana kita maklumi, bahwa besaran anggaran dan nilai aset tersebut di atas pada dasarnya dikelola langsung oleh masing-masing OPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang,” paparnya.
Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi selaku PPKD/BUD antara lain melaksanakan fungsi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kata dia, karena hal ini rentan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di organisasi perangkat daerah atau oleh pihak lain, sehingga pihaknya tidak menutup kemungkinan sebagai PPKD/BUD dan penatausaha barang pada pengelola serta pengguna anggaran/barang akan diminta keterangan atau penjelasan terkait hal tersebut. “Apabila kita semua bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, kami yakin hal itu tidak akan menjadi permasalahan,” katanya.
Nandy juga menyampaikan terkait pengelolaan aset daerah yang di gunakan oleh OPD Provinsi Banten agar dicatat dan dikelola dengan baik. Karena menurutnya, masih memiliki sisa permasalahan aset yang belum tuntas, diantaranya, mengenai sertifikasi lahan, penataan kendaraan dinas dan gedung, serta pemanfaatan aset. “Kita terus berusaha untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset yang lebih trasparan, efektif, efesien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan dengan bimbingan dan pendampingan yang terus menerus baik oleh pihak BPKP,” katanya.
Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi dan diperolehnya masukan-masukan bahan sebagai penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019. “Ini nantinya sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2019,” katanya.
Disamping itu, kata dia, pembahasan rancangan rencana kerja ini mencakup penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan dan program kegiatan kabupaten/kota. “Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing OPD dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas,” paparnya.
Ia mengungkapkan, jika salah satu area rawan korupsi adalah pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, kata dia, perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan harus memiliki dasar hukum, transparan, efektif efisien dan dapat akuntabel pertanggungjawabkan. “Saya ingatkan kembali kepada para forum rencana kerja organisasi peserta perangkat da bahwa fungsi anggaran di Pemerintahan mempunyai pengaruh yang sangat penting dan strategis. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
